Hampir separuh (42%) dari total luas tutupan perkebunan kelapa sawit Indonesia ± 16,38 Juta hektare (ha) merupakan perkebunan milik petani swadaya. Dari total tutupan sawit yang ada, seluas 2,4 Juta ha perlu dilakukan Peremajaan. Dibutuhkan Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Sawit.
Sunari Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan, industri sawit masih menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir.
“Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, salah satunya dengan program-program BPDPKS,” kata Sunari dalam Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2023 Kamis, 23/11/2023, di Grha Instiper Yogyakarta.
Menurut Sunari, permasalahan yang harus dihadapi oleh industri sawit dimulai dari hulu, diantaranya, produktivitas pohon rendah dengan rata-rata berusia 20 tahun ke atas, sehingga perlu peremajaan. Kemudian, keterampilan dalam budidaya sawit perlu ditingkatkan. Pendapatan hanya bersumber dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS).
“Selain itu, kualitas benih yang tidak baik, sehingga menghasilkan TBS dengan rendemen yang rendah serta kurangnya sarana prasarana (pengolahan, penyimpanan dan transportasi yang mengakibatkan biaya produksi tinggi,” kata Sunari.
Permasalahan selanjutnya adalah penghasilan petani masih bertumpu pada penjualan CPO dan diperlukan pengembangan pasar untuk menyerap hasil produksi yang terus meningkat. Dan yang terus hangat, kampanye negatif baik pada pasar dalam maupun luar negeri, mulai dengan isu kesehatan dan lingkungan
Sementara untuk, lanjut Sunari, industri sawit atau hilir juga masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya; Kurangnya akses terhadap pendanaan, benih yang legitimate, dan GAP bagi smallholders, Keterbatasan sinergitas instansi pemerintah dalam memberikan pemahaman penerapan teknologi dan manajemen usaha hilir.
Kemudian terbatasnya pabrik kelapa sawit mendorong terjadinya oligopsoni di pasar serta terbukanya pasar bebas dan ketatnya standar mutu ekspor.
“Keterbatasan penyimpanan dan logisti, membutuhkan penanganan pascapanen dan pengolahan yang mengurangi lossess dan bernilai tambah serta pasar domestik sebagian besar berada di sektor makanan dan oleokimia dan fluktuasi harga yang menghambat kontinuitas usaha hilir,” katanya.
Sunari menjelaskan, beberapa langkah strategis telah diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat melalui BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Diantaranya bantuan untuk peremajaan sawit sakyat, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian,” jelasnya.
Sementara itu dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Putu Juli Ardika mengatakan, hingga saat ini produk olahan sawit sudah mencapai 179 jenis produk.
Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2045. Jadi, pemerintah memprioritaskan indusri itu sebagai lokomotif pembangunannya karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika mendorong sektor industri.
“Kita bisa melihat, ragam produk turunan sawit cukup berkembang. Sampai 2022 sudah ada 179 jenis produk. Kita kita harapkan 2045 ada 250 jenis produk sawit. Demikian juga produksi bahan baku ada dari 51 juta menjadi 92,44 juta,” ujar Juli.
Dengan target tersebut, tambah Juli, dibutuhkan intensifikasi dan perlunya teknologi baru karena dia akan membantu meningkatkan produksi CPO dan CPKO. Putu Juli menuturkan, industri sawit cukup berkembang pesat karena pada tahun 2010 itu ekspor dalam bentuk olahan hanya 40 persen dan 60 persen dalam bentuk CPO-nya. Sedangkan pada 2022 itu 89 persen bentuk olahan dan tinggal 11 persen dalam bentuk CPO.
“Kita cukup berhasil meningkatkan nilai tambah seperti ini. Dibandingkan kelapa [kopra] nilai tambahnya rendah. Sehingga petani tidak semangat seperti halnya di sawit. Ini yang perlu jadi konsen kita. kalau nilai tambahnya harus kita dorong,” tuturnya.
“Tugas kami di industri kita maksimalkan menjadi nilai tambah. Di sawit ini mulai berhasil mulai dari hulu antara lanjutan sampai fitur nutrion bio matrial dan biofiuel. Dan sekarang oleokimia yang paling besar dan harusnya pemerintah mendorong. Baik berupa insentif gas yang bersaing dan fasilitias-fasilitas lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juli mengungkapkan industri sawit mempunyai nilai bisnis hampir Rp800 triliun. Dari ekspor saja nilainya Rp568,9 triliun pada 2022. Padahal, kata dia, tahun tersebut kurang bagus karena ada larangan ekspor.
“Jadi bapak/ibu kalau kita ada masalah dengan produk sawit ini, neraca perdagangan langsung minus. Sehingga bapak ibu adalah pahlawan devisa dan pahlawan yang menyebabkan perdagangan kita positif,” pungkasnya.
