Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) akan melepaskan serangga penyerbuk jenis baru untuk meningkatkan produksi sawit. Pelepasannya dijadwalkan pada Maret 2026.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menjelaskan bahwa serangga penyerbuk yang ada saat ini sudah lama dan kurang agresif untuk melakukan penyerbukan, terutama saat musim hujan.
Karena itu, GAPKI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendatangkan serangga penyerbuk baru serta bahan tanaman dari Tanzania , sebagai bagian dari upaya intensifikasi produksi sawit.
“Nah ini kita cari yang agresif, yang hujan pun mereka mau keluar untuk melakukan penyerbukan. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ini, bulan Maret kita akan luncurkan untuk jenis serangga penyerbuk baru,” ujar Eddy baru-baru ini.
Industri sawit menghadapi stagnansi produksi selama lima tahun terakhir. Salah satu tantangannya adalah 41 persen kebun sawit Indonesia dimiliki petani rakyat, banyak di antaranya tanaman sudah tua dan tidak produktif.
Menurut Eddy, sebagian petani belum menyadari pentingnya menabung hasil panen untuk replanting (peremajaan). Akibatnya, dana panen sering habis untuk kebutuhan lain, sehingga proses peremajaan kebun berjalan lambat.
Dukungan dari BPDP untuk replanting sebenarnya tersedia, namun seringkali tidak mencapai target. Salah satu kendalanya adalah masalah lahan, termasuk kebun yang masuk kawasan hutan.
Eddy menceritakan pengalamannya saat program PIR Trans di Riau. Banyak petani yang ingin melakukan sertifikasi dan replanting tidak bisa mengakses dana BPDP karena kebunnya masuk dalam kawasan hutan
“Areal mereka yang 2 hektar ini masuk dalam kawasan hutan. Padahal mereka sudah sertifikasi tahun 80, waktu itu PIR Trans tuh di, waktu itu 86 oleh Presiden Soeharto itu. Mereka sudah sertifikat, masuk kawasan,” kata dia.
Selain itu, petani sering enggan menebang pohon sawit tua karena mereka membutuhkan jaminan hidup selama menunggu tanaman baru berbuah.
“Sekarang lebih cepat, 3 tahun sudah bagus, 2,5 tahun sudah berbuah, 3 tahun sudah menghasilkan yang luar biasa dengan bibit-bibit yang saat ini ada,” kata dia.
Tantangan lain bagi industri sawit datang dari kebijakan Uni Eropa, yaitu European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mewajibkan produk yang masuk ke pasar Eropa bebas dari deforestasi.
“Ini juga menjadi tantangan. Kita sedang berjuang ya, pemerintah berjuang, asosiasi berjuang, petani berjuang untuk melawan itu,” ujar Eddy.
Eddy menilai kebijakan itu semata-mata merupakan strategi dagang karena minyak sawit Indonesia memiliki efisiensi jauh lebih tinggi dibanding minyak nabati lain. Satu hektare sawit bisa menghasilkan rata-rata 4–5 ton minyak, bahkan sampai 7–8 ton per tahun, sementara rapeseed, sunflower, atau soybean hanya menghasilkan sekitar 1 ton per hektar per tahun.
Menurut Eddy, untuk menggantikan sawit, dibutuhkan luas lahan yang jauh lebih besar, sehingga sawit menjadi sumber minyak nabati yang sangat efisien dan bernilai strategis.
“Coba bayangkan, kalau untuk menggantikan sawit, butuh berapa daratan di dunia ini untuk menggantikan sawit? Ini anugerah yang luar biasa,” kata dia.
Coba bayangkan, kalau untuk menggantikan sawit, butuh berapa daratan di dunia ini untuk menggantikan sawit? Ini anugerah yang luar biasa.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, tata kelola industri sawit perlu terus diperbaiki. PSR harus didorong, sementara peningkatan produktivitas melalui intensifikasi menjadi langkah penting.
Selain itu, hilirisasi produk sawit perlu dikembangkan agar nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri. Promosi dan kampanye positif sawit juga menjadi fokus, untuk menegaskan bahwa sawit merupakan sumber daya strategis dan anugerah bagi Indonesia.
“Jangan sampai kita justru ikut-ikutan menghujat sawit, padahal kita hidup dari sawit. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini,” imbuh Eddy.
Reporter: Supianto
