Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok industri sawit nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam workshop Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit yang diselenggarakan oleh DPW Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Barat yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Rina Morita, turut menyoroti sejumlah tantangan yang masih menghambat sektor industri kreatif di Sumatera Barat.
Menurutnya, ada tiga masalah utama yang perlu segera diatasi. Pertama, masih minimnya inkubator bisnis di Sumatera Barat. “Belum banyak pusat kreatif yang dapat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.
Kedua, keterbatasan akses pasar global. Produk-produk kreatif dari Sumatera Barat belum banyak dikenal di pasar internasional. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, terutama dalam hal keterampilan pemasaran digital dan manajemen bisnis.
Menanggapi tantangan tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, optimalisasi peran inkubator bisnis kreatif dengan melibatkan perguruan tinggi. Kedua, penyelenggaraan pelatihan intensif di bidang pemasaran digital dan manajemen bisnis. Ketiga, penguatan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) guna membuka peluang pasar baru melalui kedatangan wisatawan ke Sumatera Barat.
“Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pekebun menjadi prioritas, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah (Pemda),” jelas Rina.
Lebih lanjut, Rina memaparkan bahwa Pemda tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mendukung penguatan kelembagaan pekebun.
Selain itu, Pemda juga menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pemberdayaan petani.
Program penguatan kelembagaan ini juga diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
Tidak hanya itu, Pemda jugamendorong pembentukan kelompok tani atau koperasi sawit, memfasilitasi legalitas kelembagaan (akta, NPWP, NIB, AD/ART), dan memberikan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan.
Lalu, Pemda juga memfasilitasi pengajuan dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) melalui BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan), menjadi jembatan antara pekebun dengan perbankan dan mitra usaha, serta memberikan dukungan dalam pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan rantai pasok.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan petani kelapa sawit di daerah tersebut. Untuk itu, ia rutin melakukan kunjungan keliling ke wilayah-wilayah petani di Sumbar guna mendengarkan langsung masukan dan usulan dari mereka.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan petani sawit di Sumbar. Bahkan untuk mendengarkan masukan dan usulan dari petani maka pihaknya berkelling ke wilayah petani Sumbar. Selama berkeliling di berbagai daerah pihaknya banyak menerima masukan dari para petani khususnya terkait kondisi riil di lapangan.
Selama kunjungannya ke berbagai daerah, Vasko banyak menerima berbagai masukan yang menggambarkan kondisi riil di lapangan. Masukan-masukan tersebut kemudian menjadi energi baru bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki ekosistem kelapa sawit secara lebih adil dan berkelanjutan.
“Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh. Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani,” tegas Vasko.
Salah satu persoalan krusial yang menjadi sorotan Vasko adalah minimnya transparansi dari perusahaan dalam pembukaan data invoice, yang merupakan dasar penting dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat telah mengeluarkan peringatan, Vasko mengakui bahwa kewenangan pengawasan yang lebih besar berada di tingkat kabupaten/kota.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sumbar saat ini tengah menggodok rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bertujuan menciptakan mekanisme penetapan harga sawit yang lebih adil dan berpihak kepada petani.
“Kita sedang mengkaji Pergub agar penetapan harga tidak berat sebelah. Petani harus terlindungi secara regulasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Vasko menyampaikan harapan agar kehadiran Apkasindo dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit di Sumatera Barat. Ia juga menyebut bahwa saat ini harga sawit di Sumbar adalah yang tertinggi secara nasional, berkat kerja sama kolaboratif antara pemerintah dan petani.
Vasko menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa sawit.
Ketua terpilih DPW Apkasindo Sumatera Barat, Jufri Nur, menyampaikan apresiasi atas keberpihakan Vasko Ruseimy terhadap petani sawit. Menurut Jufri, dukungan Vasko sudah terlihat bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur.
“Kami melihat Pak Vasko sudah menunjukkan keberpihakan pada petani sawit sejak jauh sebelum menjadi Wagub. Itu membuat kami optimis beliau akan terus berpihak pada petani,” kata Jufri.
Lebih lanjut, Jufri berharap DPW Apkasindo dapat dibina secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Ia juga mengusulkan agar asosiasi petani mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah.
