Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), mendesak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas terkait kebijakan Uni Eropa (UE) yang dinilai merugikan petani kecil di kawasan.
Desakan ini disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto dalam pertemuan ’45th Special Senior Official Meeting of the ASEAN Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries (SSOM AMAF)’ yang dilaksanakan di Johor Bahru, Malaysia, Selasa (6/8).
Dia mengungkapkan, kebijakan EU Deforestation-free Regulation telah menciptakan hambatan serius bagi perdagangan produk unggulan ASEAN seperti sawit, kakao, dan karet. Kebijakan ini tidak hanya restriktif, tetapi juga diskriminatif terhadap kepentingan petani kecil di kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya, Prihasto menekankan pentingnya ASEAN untuk mengambil sikap tegas dan memperkuat kemitraan guna meningkatkan daya saing komoditas pertanian unggulan ASEAN di pasar global.
“Dengan berbagai tantangan perdagangan internasional, termasuk kebijakan restriksi dari UE, maka pertemuan telah menyepakati penguatan kemitraan untuk peningkatan daya saing komoditas pertanian unggulan ASEAN untuk menembus pasar global,” kata dia, dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (7/8).
Selain itu, Prihasto juga mengajak negara-negara ASEAN untuk bergandengan tangan dalam membangun kesiapsiagaan regional menghadapi ancaman krisis pangan, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Para Pemimpin ASEAN mengenai Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diadopsi pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
“Inisiatif utama yang kami dorong adalah penguatan cadangan pangan nasional yang berbasis pada sumber daya lokal di masing-masing negara. Ini akan menjadi dasar untuk membentuk cadangan pangan bersama di wilayah ASEAN,” kata Prihasto.
Lantas pada diskusi tentang Panduan Pengurangan Pembakaran Residu Tanaman, Prihasto menekankan komitmen Indonesia untuk mengurangi pembakaran residu tanaman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan aturan dan mengurangi pembukaan lahan dengan cara dibakar,” kata Prihasto, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura ini.
Selain itu, pertemuan ini juga termasuk dialog dengan Jepang, di mana negara-negara ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Jepang dalam penguatan kerjasama pertanian ramah lingkungan melalui Proyek Kerjasama Pertanian Hijau.
Prihasto menekankan pentingnya kerjasama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sambil menjaga stabilitas dan peningkatan produksi pertanian. “Mitigasi GRK harus berbasis pada peningkatan produksi, bukan pengurangannya,” jelas dia.
Keseluruhan hasil kesepakatan dari pertemuan ini akan direkomendasikan kepada semua Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN untuk pengesahan lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-46 yang dijadwalkan pada 24-25 Oktober 2024.
