Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak rencana pemerintah untuk kembali mengimpor beras.
“Impor beras akan berdampak terhadap harga gabah dan beras di tingkat petani yang akan memasuki masa panen raya di semester pertama tahun 2024,” kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, Jakarta, Jumat (19/1).
Pemerintah kembali mengumumkan impor beras dengan kuota sebesar 3 juta ton sepanjang tahun 2024. Sebagian beras impor itu atau sebanyak 2 juta ton ditargetkan datang pada Januari-Maret 2024.
Henry mengatakan, SPI dan Partai Buruh menilai, Indonesia berada dalam situasi yang
memilukan karena semakin mengalami ketergantungan pangan. Terkhusus beras, impor sebesar 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu merupakan impor beras terbesar yang dilakukan pemerintah, dalam 25 tahun terakhir sejak tahun 1998.
“Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan impor beras di tahun 2023 meningkat sebesar 613,61 persen dibandingkan tahun 2022. Belum lagi jika dibandingkan dengan Impor Beras sepanjang tahun 2024,” ujarnya.
Dia mengatakan, impor beras tahun 2024 yang diputuskan pemerintah sesungguhnya suatu yang janggal. Pemerintah berdalih bahwa situasi tidak normal akibat adanya fenomena el nino.
“Hal ini terus digaung-gaungkan oleh pemerintah, padahal menurut data iklim pada tahun 2024 akan normal kembali. Klaim pemerintah yang menyatakan produksi beras turun tidak berdasar dan tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja,” ujarnya.
“Demikian juga dengan penyediaan beras untuk bantuan sosial yang akan digulirkan sampai Juni 2024,” sambungnya.
Karena meskipun impor dilakukan seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir, lanjut Henry, harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Pada April 2023, lanjut dia, SPI telah mengusulkan agar perbaikan HPP Gabah dan Beras harus mendekati harga di lapangan. Namun, Badan Pangan Nasional hanya menaikan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 800, dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg.
Praktis kenaikan yang tidak signifikan ini membuat Perum Bulog tidak sanggup memenuhi
target Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Petani juga lebih memilih menjual gabah ke pihak selain Perum Bulog dengan harga yang layak, untuk mengganti biaya produksi yang semakin tinggi. Akhirnya konsumen terpaksa membeli beras dengan harga di atas HET.
“Perum Bulog yang tidak sanggup memenuhi CBP menunjukan masalah yang terus berulang setiap tahun. Stok beras Perum Bulog terbatas karena tidak sanggup menyerap gabah dan beras petani. Akibatnya harga beras tidak mampu dikendalikan lewat operasi pasar,” katanya.
Dia mengatakan, arus deras impor pangan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1998.
Penandatanganan Letter of Intent dengan International Monetary Fund (IMF) mendorong
Indonesia untuk membuka pasar pangan dari luar negeri, seperti beras, tepung gandum, gula, bawang putih, hingga daging sapi, dan tanaman pangan lainnya.
Terkini, solusi palsu impor pangan justru dikuatkan dengan kelahiran Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menganulir berbagai UU yang sebelumnya berpihak pada petani.
“Jika kondisi impor pangan terus terjadi, hal ini semakin membuat bangkrut kaum tani di Indonesia,” katanya.
Sejak impor beras tahun ini bergulir akhir 2023 lalu, harga gabah di tingkat petani sudah mulai mengalami penurunan dari rentang harga Rp 7.000-8.600 per kg, menjadi Rp 6.000-an per kg pada awal Januari 2024.
Kondisi demikian menunjukan perspektif ketahanan pangan yang dipakai pemerintah Indonesia justru semakin membuat ketergantungan impor semakin tinggi. Belum lagi jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai importir gandum terbesar di dunia.
“Dampak harga beras yang mahal, rakyat menengah ke bawah membeli alternatif pangan yang lebih murah seperti mi instan. Sedangkan rakyat kelas atas memakan roti. Kedua makanan ini terbuat dari gandum. Sangat membahayakan karena konsumsi beras yang turun, justru menaikan kebutuhan terhadap gandum,” imbuhnya.
