Petani sawit swadaya tidak hanya menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tetapi juga kerap menjadi pihak yang disorot ketika bencana tersebut terjadi. Di tengah anggapan yang mengaitkan perkebunan sawit dengan kebakaran, sejumlah petani justru terlibat langsung dalam upaya pencegahan hingga pemadaman di tingkat tapak.
Ketua Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, Jamaluddin, mengatakan petani sawit swadaya kerap menjadi sasaran tudingan setiap kali terjadi kebakaran hutan maupun bencana lingkungan lainnya. Menurutnya, gambaran yang berkembang di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dia menilai, persoalan Karhutla perlu dilihat secara lebih menyeluruh, terutama dari aspek tata kelola lahan dan kesiapan masyarakat menghadapi musim kemarau. Sebab, kebakaran menjadi ancaman yang berulang setiap tahun dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk petani sawit.
“Petani sawit swadaya sering kali langsung dikaitkan sebagai aktor utama Karhutla. Padahal, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Petani juga berjibaku menghadapi kebakaran dan berupaya mencegah api meluas,” ujar Jamaluddin, Konferensi Pers di sela acara RT RSPO 2026, Selasa (3/11).
Koperasi Belayan Sejahtera mulai memperkuat kegiatan pencegahan sejak Agustus 2026. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara intensif dari desa ke desa di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Wilayah tersebut mencakup 11 desa. Sosialisasi tidak hanya menyasar anggota koperasi, tetapi juga masyarakat umum, termasuk warga yang tidak tergabung dalam kelompok petani bersertifikat.
Jamaluddin menjelaskan, langkah antisipasi dilakukan setelah masyarakat mulai melihat tanda-tanda musim kering, seperti berkurangnya curah hujan dan mulai mengeringnya sejumlah mata air. Koperasi kemudian mengintensifkan edukasi mengenai bahaya kebakaran, termasuk larangan membuka lahan dengan cara membakar sesuai prinsip sertifikasi keberlanjutan.
Selain sosialisasi, koperasi juga memperkenalkan penggunaan kompor portabel untuk mengurangi risiko penggunaan api secara terbuka ketika petani beraktivitas di kebun.
Koperasi turut melatih kelompok tani peduli api agar memiliki kemampuan dasar dalam menghadapi kebakaran. Pelatihan tersebut diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat, mulai dari mengenali risiko hingga melakukan penanganan awal ketika api muncul.
Kesiapan tersebut kemudian diuji ketika kebakaran terjadi di belakang kantor koperasi pada September 2026. Menurut Jamaluddin, api bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merambat ke tumpukan kayu di sekitar lokasi.
Peristiwa itu menjadi pengalaman langsung bagi anggota koperasi untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan. Mereka bersama-sama melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan.
Dalam kejadian lainnya, anggota koperasi juga beberapa kali turun membantu penanganan kebakaran di sekitar perkebunan petani. Dalam satu bulan, mereka tercatat sekitar tiga hingga empat kali terlibat dalam upaya pemadaman.
Jamaluddin menceritakan, salah satu kejadian berlangsung sejak sore hingga malam hari. Sekitar 20 orang, mulai dari pengurus koperasi, pengurus kelompok tani, hingga pengangkut hasil panen, ikut terlibat dalam penanganan kebakaran.
Dengan peralatan pemadam api ringan (APAR) milik sendiri, mereka berupaya mengendalikan api. Tantangan semakin besar karena sumber air berada cukup jauh, sekitar dua kilometer melalui jalan setapak.
Pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 02.00 dini hari. Meski kelelahan, keterlibatan anggota dinilai menjadi bukti bahwa petani swadaya juga memiliki peran penting dalam penanganan Karhutla di wilayahnya.
Pembukaan Lahan Tanpa Membakar
Di sisi lain, Jamaluddin mengakui masih terdapat masyarakat yang menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan pertanian, terutama untuk penanaman padi. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan sumber penghidupan.
Karena itu, koperasi berupaya menawarkan alternatif agar masyarakat tetap dapat membuka lahan tanpa menggunakan api. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memfasilitasi penggunaan alat berat dengan skema pembayaran berjangka.
Biaya pembukaan lahan menggunakan alat berat diperkirakan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 13 juta per hektare.
Nilai tersebut memang membutuhkan kemampuan finansial masyarakat, tetapi Jamaluddin menilai pilihan tersebut lebih aman dibandingkan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berisiko memicu kebakaran dan berhadapan dengan konsekuensi hukum maupun konflik sosial.
Dia menambahkan, kawasan gambut menjadi salah satu wilayah paling rentan di sekitar area kerja koperasi. Selain memiliki risiko kebakaran, lokasi yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan upaya lebih besar.
Bagi Koperasi Belayan Sejahtera, pencegahan Karhutla tidak cukup dilakukan melalui larangan dan sosialisasi. Diperlukan keterlibatan masyarakat, peningkatan kemampuan kelompok tani, serta penyediaan alternatif pembukaan lahan yang dapat dijangkau petani.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa petani sawit swadaya juga dapat menjadi bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan. Melalui kesiapsiagaan dan kerja sama di tingkat desa, risiko kebakaran di sekitar perkebunan diharapkan dapat ditekan.
