Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (Apindosu), Usli Sarsi menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 memiliki niat baik untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong penggunaan energi hijau.
Meski demikian, dia mengingatkan agar penerapannya tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor, serta dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) petani.
“Kita melihat mandatori dari B50 itu satu sisi kita melihat niat dari pemerintah untuk bagaimana ketahanan energi, tapi di sisi lain perlu diperhatikan juga dampaknya bagi pelaku usaha dan petani sawit,” ujar Usli dalam wawancara di CNBC, Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut dia, penerapan mandatori B50 berpotensi meningkatkan penyerapan domestik hingga 15–20 persen. Namun, fluktuasi harga CPO dan energi fosil bisa membuat beban subsidi pemerintah melonjak, yang berisiko mempengaruhi stabilitas industri sawit nasional.
“Dan ini dari pungutan ekspor (levy) juga akan dibebankan ke industri sawit, yang ujung-ujungnya pengusaha dan petani sawit, sekitar 17 juta kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di industri sawit, sangat khawatir nantinya beban pungutan ekspor ini akan menurunkan harga TBS (tandan buah segar),” ujar dia.
Usli menekankan bahwa mandatori B50 perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena subsidi yang terlalu tinggi dapat melemahkan industri sawit.
“Industri sawit ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dibebankan semua kepada industri sawit, pungutan ekspor dan biaya-biaya lainnya, nanti TBS kita yang sekarang ini sudah mulai stabil, nanti jatuh lagi,” kata dia.
“Sekarang ini kan rata-rata di Rp 3 .000, nanti jatuh lagi seperti kemarin itu Rp 1.500, bahkan di bawah itu lagi petani ini tidak bisa membeli pupuk untuk memupuk, hanya panen saja gitu, itu yang kita harus hati-hati,” tambah dia.
Meski demikian, Usli tetap optimistis terhadap prospek harga CPO di pasar global. Menurut dia, permintaan dari negara-negara besar seperti India, Tiongkok, dan Pakistan akan terus mendorong kenaikan harga CPO ke kisaran US$950–1.050 per ton, seiring dengan berkurangnya pasokan global.
“Ini analisa kita sehingga kebutuhan dari luar kita lihat. Kalau harga CPO naik, kita harus menyeimbangkan dengan pengurangan ekspor dari dalam negeri dan menyesuaikan dengan harga fosil juga. Jadi, ini harus dilihat, pemerintah harus melihat dari dua sisi: kebutuhan domestik dan kebutuhan luar,” papar dia.
Selain itu, Usli menekankan pentingnya hilirisasi dan efisiensi industri sawit. Dia mencontohkan praktik yang diterapkan Makota Group di Riau, di mana delapan industri, termasuk pengolahan minyak goreng, pengelolaan limbah, dan biogas, dibangun di satu lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk meningkatkan nilai tambah.
“Kalau ISPO maupun RSPO yang kita jalankan, itu dari Eropa, ini merupakan pasar yang sangat baik. Ini akan mendorong nilai dari sawit. Jadi, kita jangan hanya fokus pada komoditas mentah, tapi bergerak ke produk hilir,” jelas dia.
Usli mengatakan Mahkota Group mulai pertengahan tahun ini memanfaatkan gas metan dari limbah sawit sebagai biogas, dan bisa menghemat sekitar 10 ton solar per hari.
“Kalau jalan maksimal kita perkirakan 10 ton solar kita bisa hemat dengan menggunakan gas metan yang dihasilkan dari limba sawit,” pungkas dia.
Penulis: Supianto
