Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan mandatori biodiesel B50 memberikan dampak langsung terhadap kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang pada akhirnya menguntungkan petani sawit.
Amran menjelaskan, Indonesia saat ini menguasai sekitar 60 persen produksi CPO dunia dengan total ekspor mencapai 26 juta ton. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalihkan sekitar 5,3 juta ton untuk diolah menjadi biofuel atau solar.
Ia menambahkan, pengurangan ekspor tersebut akan memicu kenaikan harga CPO di pasar global. Hal ini juga akan berdampak pada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
“Ekspor kita turun dari 26 juta ton menjadi 21 juta ton. Artinya apa? Ini terjadi kontraksi, harga CPO naik. Harga CPO naik, petani senang,” ujar Amran saat ditemui di Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4).
Menurutnya, kenaikan harga tersebut mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas. Petani merespons dengan memperbaiki perawatan kebun, terutama melalui pemupukan yang lebih optimal.
“Ternyata petani tidak diam. Dia bereaksi. Bereaksinya apa? Pemupukannya lebih baik, ini naik enam juta. Justru ekspornya naik 32 juta ton,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan kebijakan B50 tersebut juga menguntungkan negara karena mampu menekan impor solar hingga setara 5,3 juta ton, sehingga devisa dapat diamankan.
“Jadi untung tiga kali. Petaninya untung, ekspornya justru naik bukan turun, dan impor solar kita tutup. Jadi, kebutuhan solar dalam negeri terpenuhi. Bahagialah petani Indonesia,” ungkap Amran.
Menanggapi masukan dari para pengusaha yang meminta agar program B50 tidak dipaksakan, Amran menegaskan kebijakan mandatori biodiesel tersebut tetap berjalan pada tahun ini. Ia memastikan implementasinya bukan lagi rencana, melainkan sudah terealisasi.
“Bukan optimis lagi, ini sudah jalan. Jangan ditulis optimis, tapi sudah terjadi. B50 sudah berjalan, impor sudah kita hentikan, dan ekspor juga sudah,” kata Amran.
Ia menyinggung pentingnya kemandirian energi dan pangan, terutama saat situasi geopolitik global memanas. Ketergantungan pada impor membuat negara rentan terhadap lonjakan harga.
“B50 supaya kita tidak impor. Di saat kondisi geopolitik memanas enak kalau kita tidak impor,” ujarnya.
Kebijakan ini sebelumnya sempat dibatalkan pada Januari lalu akibat kendala teknis dan keterbatasan pendanaan, sehingga pemerintah memutuskan tetap menjalankan program B40.
Namun, rencana tersebut kembali dihidupkan seiring meningkatnya gangguan pasokan energi global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi tersebut mendorong Indonesia mempercepat upaya penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber energi domestik, khususnya biofuel berbasis sawit.
Reporter: Supianto
