Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mengecek kembali data penerima program bantuan pangan beras periode Oktober dan November 2025.
“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief dalam keterangan resminya, Jakara, Kamis (18/9).
Arief menjelaskan, saat ini masih tersedia waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis penyaluran bantuan pangan beras.
“Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.
Program bantuan pangan beras sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2025. Hingga 17 September 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 363,5 ribu ton atau setara dengan 99,44 persen dari total target sebesar 365,5 ribu ton.
Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum tuntas dalam penyalurannya. Hal ini umumnya disebabkan oleh tantangan geografis di wilayah tersebut, sehingga proses distribusi membutuhkan waktu lebih lama.
Salah satu dampak positif dari penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada laju inflasi beras secara bulanan. Inflasi beras pada Juli 2025 tercatat sebesar 1,35 persen, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun tersebut. Namun, dengan adanya intervensi melalui bantuan pangan, angka inflasi beras berhasil ditekan menjadi 0,73 persen pada Agustus 2025.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan kembali melanjutkan bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November. Sasaran penerima sebanyak 18.277.083 dengan anggaran Rp 7 triliun.
Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.
“Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.
Komoditas beras sendiri, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan andil terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, menurut BPS, beras berkontribusi sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan.
Oleh karena itu, ketersediaan beras yang berkualitas baik dengan harga terjangkau bagi masyarakat tak henti-hentinya diupayakan pemerintah. (ST)
