Besarnya potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila diikuti dengan pengembangan industri pengolahan di daerah sentra produksi.
Dengan luas perkebunan kelapa lebih dari 435 ribu hektare dan produksi yang mencapai sekitar enam juta butir per hari, pemerintah daerah melihat peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut melalui hilirisasi.
Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9).
Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengatakan kelapa selama ini menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat. Karena itu, potensi produksi yang besar perlu diimbangi dengan fasilitas pengolahan agar keuntungan dari komoditas tersebut tidak berhenti pada perdagangan bahan mentah.
“Di Indragiri Hilir terdapat lebih dari 435 ribu hektare kebun kelapa dengan produksi kurang lebih enam juta butir per hari. Potensi sebesar ini seharusnya tidak hanya dikirim keluar daerah dalam bentuk kelapa bulat, tetapi perlu didorong masuk ke proses hilirisasi agar nilai tambahnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Herman, pengembangan industri kelapa tidak harus langsung dilakukan dalam skala besar. Daerah dapat memulainya berdasarkan kemampuan dan potensi yang tersedia, termasuk mengembangkan produk pangan maupun produk turunan lainnya.
“Kita berharap program hilirisasi dapat dimulai dari skala yang sesuai dengan kemampuan daerah, termasuk pengolahan menjadi minyak goreng dan produk lainnya. Sabut dan limbah kelapa juga jangan sampai terbuang, karena dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun bahan untuk pengembangan bioenergi,” katanya.
Selain membuka peluang usaha baru, pemanfaatan hasil samping kelapa juga dinilai dapat memperluas sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan komoditas tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pemanfaatan seluruh bagian kelapa.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menambahkan bahwa penguatan ekonomi lokal perlu berjalan beriringan dengan penataan desa. Menurut dia, potensi komoditas unggulan akan lebih mudah berkembang jika mendapat dukungan dari sisi infrastruktur, pembiayaan, hingga program pemberdayaan.
“Penataan desa tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana potensi ekonomi masyarakatÂ
dapat dikembangkan. Karena itu, seluruh usulan yang berkaitan dengan kelapa, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi perlu kita konsolidasikan agar dapat memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Syahrial menilai pengolahan kelapa di wilayah asalnya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penjualan produk mentah. Pada saat yang sama, hilirisasi dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan masyarakat secara lebih luas.
“Kita ingin potensi kelapa yang besar ini memberikan nilai tambah di daerah asalnya. Dengan dukungan program pemerintah dan penguatan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, kita berharap pengembangan kelapa dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kuala Selat,” tutupnya.
Sumber: MC Riau
