Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengungkapkan faktor utama yang menyebabkan penurunan produksi sawit tahun ini dibandingkan tahun lalu.
Eddy menjelaskan, produksi sawit Indonesia turun 4,3 persen, dari 54,8 juta ton pada 2023 menjadi 52,4 juta ton tahun ini.
“Produksi kita di tahun 2024 kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, produksi Indonesia itu turun, turun kira-kira 4,3 persen. Jadi yang tahun 2023 itu 54,8 juta ton, kemudian turun menjadi 52,4 juta ton,” kata Eddy di Jakarta, Senin (30/12).
Dalam lima tahun terakhir, Eddy menambahkan, produksi sawit mengalami stagnasi dan bahkan trennya cenderung menurun. Penyebab utama penurunan tersebut, menurutnya, adalah keterlambatan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Kalau dari analisa kita, ini penyebab utamanya adalah karena keterlambatan PSR,” ungkap Eddy.
Eddy menjelaskan, sejak dimulainya program PSR pada 2017, capaian program ini sangat kecil. Pada 2023, yang tercapai hanya sekitar 29 persen, yaitu sekitar 53 ribu hektare dari target seluas 180 ribu hektare.
“Bahkan di tahun 2024 ini baru kira-kira tercapai sekitar 38 persen atau 46 ribu dari target 120 ribu. Bahkan pernah di tahun 2021 hanya 15 persen,” tutur Eddy. “Jadi ini sangat memprihatinkan sebenarnya.”
Untuk itu, GAPKI berusaha mempercepat program ini dengan membentuk bidang khusus untuk percepatan PSR.
Dia menekankan pentingnya untuk segera mempercepat PSR, karena jika tidak dilakukan, Indonesia akan menghadapi masalah serius dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi sawit.
Sebagai contoh, pada 2019 konsumsi sawit Indonesia masih berada di angka 16,7 juta ton, namun pada 2023 dan 2024, angka konsumsi sudah melonjak menjadi 23,5 juta ton.
“Jadi sangat drastis kenaikannya, sementara tidak ditopang dengan kenaikan produksi yang signifikan,” kata Eddy.
Lantas Eddy juga menjelaskan, ada beberapa masalah yang menghambat percepatan PSR. Salah satunya adalah masalah kebijakan, di mana sejumlah perkebunan sawit rakyat, bahkan plasma perusahaan, berada di dalam kawasan hutan, yang membuat mereka tidak bisa melakukan peremajaan.
“Jadi ada beberapa sawit-sawit rakyat atau bahkan itu plasma perusahaan tidak bisa melakukan peremajaan sawit rakyat kan masuk dalam kawasan hutan,” kata Eddy.
Di samping itu, lanjut dia, petani seringkali enggan untuk melakukan replanting atau peremajaan karena kekhawatiran mereka tentang penghidupan setelah pohon-pohon mereka ditebang.
“Memang waktu itu, si petani atau si rakyat ini mau melakukan replanting atau peremajaan, mereka mau tebang pohonnya mereka enggan. Kenapa? ‘Setelah itu saya mau makan apa’?” ungkap Eddy.
Namun, Eddy juga mengapresiasi langkah pemerintah yang pada 2024 telah menaikkan dana hibah untuk PSR, dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp 60 juta.
“Nah, tapi kita bersyukur di tahun 2024 kemarin pemerintah sudah menaikkan dana hibah peremajaan sawit rakyat ini dari 30 juta per hektare menjadi 60 juta. Seharusnya ini bisa teratasi,” sambung dia.
Eddy menambahkan, kebijakan-kebijakan yang masih menghambat, seperti yang terkait dengan kawasan hutan dan lainnya, harus segera diselesaikan agar proses peremajaan sawit dapat dipercepat, terutama menjelang tahun 2025.
