PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok bahan baku pupuk masih aman hingga sekitar 6–7 bulan ke depan meski konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz, berpotensi mengganggu rantai pasok global.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, mengatakan hingga saat ini rantai pasok bahan baku utama pupuk masih dalam kondisi aman sehingga produksi tetap berjalan normal.
“Mungkin yang paling hangat ya mengenai ini ya, perang perang di Timur Tengah ya, perang Hormuz itu kalau bisa saya katakan. Jadi memang banyak yang sempat bertanya apa sih dampaknya perang ini terhadap Pupuk Indonesia gitu. Apakah apakah Pupuk Indonesia terdampak gitu ya,” ujar Yehezkiel di Jakarta Pusat, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan, secara langsung konflik di kawasan tersebut tidak memengaruhi ketersediaan bahan baku pupuk yang digunakan perusahaan.
“Nah, jadi saya bisa katakan, untuk kali ini memang perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia gitu,” katanya.
Menurutnya, Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama yakni urea dan NPK. Bahan baku pupuk urea berasal dari gas bumi yang tersedia dari dalam negeri.
“Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, Pupuk Indonesia ini menghasilkan dua pupuk, dua jenis pupuk utama, pupuk Urea dan pupuk NPK. Kalau pupuk Urea, saya bisa katakan aman karena bahan bakunya dari gas, gas bumi. Dan gas bumi itu sudah di apa, tersedia dari dalam negeri lah,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pupuk NPK, bahan baku fosfor (P) dan kalium (K) memang berasal dari impor, namun tidak berasal dari negara-negara yang berada di wilayah konflik.
“Sedangkan kalau pupuk NPK itu terutama untuk bahan baku P dan K-nya, memang kita impor tapi bukan dari negara-negara di area konflik yang saat ini terjadi. Jadi untuk Phosphate Rock, itu kita ambilnya dari wilayah-wilayah di Afrika bagian Utara. Jadi ada Maroko, Aljazair. Nah itu kita ambil dari situ. Kemudian untuk Kalium, KCL-nya kita ambil dari kawasan di Belarusia, Rusia, dan Kanada,” jelasnya.
Dengan sumber pasokan tersebut, Yehezkiel memastikan ketersediaan bahan baku pupuk masih cukup untuk beberapa bulan ke depan.
“Jadi secara operasional alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan 6-7 bulan ke depan gitu. Jadi kami bisa katakan masih aman,” katanya.
Meski demikian, Yehezkiel mengakui konflik geopolitik berpotensi meningkatkan biaya logistik global, khususnya biaya pengiriman atau freight.
“Tapi memang yang mungkin menjadi salah satu poin penting adalah potensi kenaikan biaya freight gitu. Karena freight kita itu kan apa, kaitannya juga berkorelasi positif seiring dengan kenaikan potensi kenaikan biaya minyak dunia gitu. Nah jadi mungkin salah satu hal yang mungkin menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan tadi, biaya kenaikan freight,” ujarnya.
Di sisi lain, Yehezkiel memastikan stok pupuk nasional tetap tersedia untuk memenuhi penugasan pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi.
“Tahun ini kan kita pupuk subsidi sudah mem-provide untuk dua sektor. Kalau tahun lalu itu masih pertanian saja 9,55 juta ton, sekarang ketambahan sekitar 280.000 untuk perikanan. Jadi total kita tahun ini mendapat tugas dari pemerintah untuk menyalurkan kurang lebih 9,84 juta ton gitu,” katanya.
Hingga saat ini, penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 1,7 juta ton atau sekitar 18 persen dari total target tahun ini.
“Dan sampai dengan hari ini, yang sudah tersalurkan itu kurang lebih sekitar 1,7 juta lah, 18 persen itu sudah tersalurkan. Dan 1,7 juta ini ya capaian yang sangat sangat signifikan, mungkin dalam 5 tahun terakhir saya bisa katakan gitu,” ujarnya.
Menurut Yehezkiel, tingginya penyaluran pupuk subsidi tahun ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen yang meningkatkan daya beli petani.
“Jadi banyak faktornya kenapa bisa sangat apa, sangat signifikan dan saya bisa katakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, karena yang pertama mungkin ini merupakan dampak dari penurunan HET yang kemarin ditetapkan oleh pemerintah sebesar 20 persen itu. Jadi daya beli dari petani-petani kita itu juga terdongkrak naik gitu ya, sehingga permintaannya juga semakin tinggi,” jelasnya.
Selain itu, musim tanam pertama yang bertepatan dengan musim hujan juga mendorong tingginya kebutuhan pupuk di berbagai daerah.
“Yang kedua mungkin juga ini kaitannya dengan musim tanam dalam apa, musim tanam pertama di tahun 2026. Kita bisa lihat juga dalam akhir-akhir ini seluruh Indonesia mungkin sudah masuk di musim penghujan dan saya juga berharap nantinya musim penghujan ini mungkin bisa masuk ke musim kemarau basah sehingga suplai untuk pupuk untuk pertanian juga tetap berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia menambahkan, deregulasi aturan pupuk subsidi juga turut mempermudah proses penebusan pupuk oleh petani.
“Dan tentunya juga terkait langsung dengan deregulasi aturan pupuk subsidi. Jadi yang dulu kita harus apa namanya, berkutat dengan 145 regulasi, sekarang sudah dipangkas oleh pemerintah sehingga untuk proses penebusan juga semakin ringkas gitu,” pungkasnya.
Reporter: Supianto
