
Pupuk Indonesia memperkuat rantai pasok (supply chain) sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kesiapan kapasitas produksi, penguatan infrastruktur pergudangan, pelabuhan, jaringan transportasi, hingga digitalisasi sistem distribusi untuk memastikan pupuk tersedia dan tersalurkan kepada petani.
Senior Vice President (SVP) Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati mengatakan, rantai pasok pupuk tidak sekadar berkaitan dengan proses distribusi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.
“Supply chain Pupuk Indonesia bukan sekadar distribusi, namun merupakan penopang ketahanan pangan,” kata Veronika dalam diskusi bertajuk “Perkuat Sarpras Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan” di Ruang Rapat Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut dia, pupuk merupakan input strategis dalam sektor pertanian karena berkontribusi sekitar 60 persen terhadap produktivitas tanaman padi. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran penyaluran pupuk menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi pangan.
Dia mengatakan, dukungan pemerintah melalui alokasi pupuk bersubsidi juga menjadi bentuk komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,8 juta ton, terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan sekitar 280 ribu ton untuk sektor perikanan.
Sebagai perusahaan yang memproduksi sekaligus mendistribusikan pupuk, Pupuk Indonesia memastikan kesiapan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kapasitas produksi perusahaan terdiri atas sekitar 9 juta ton urea dan 4,9 juta ton NPK.
Kapasitas tersebut didukung sejumlah fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, PT Pupuk Kujang Cikampek di Jawa Barat, PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, serta PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur.
Selain kapasitas produksi, Pupuk Indonesia juga didukung infrastruktur pergudangan dengan kapasitas mencapai 2,68 juta ton yang tersebar di 488 unit gudang. Perusahaan turut memiliki empat kompleks pelabuhan khusus serta jaringan transportasi dan jasa logistik untuk mendukung kelancaran distribusi.
Dalam mendukung penyaluran pupuk, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan 59 penyedia jasa angkutan laut melalui skema PILOG, dengan dukungan 236 rute. Sementara itu, distribusi melalui transportasi darat didukung 279 penyedia jasa dengan 1.284 rute. Penyaluran juga memanfaatkan tiga rute kereta api dari UPP Cilacap menuju Kebumen, Sleman, dan Klaten.
Perkuat Pengawasan melalui Digitalisasi
Di samping memperkuat infrastruktur fisik, Pupuk Indonesia mengembangkan digitalisasi untuk mengawasi aktivitas rantai pasok dan distribusi pupuk. Pengawasan secara digital diperlukan mengingat setiap hari terdapat lebih dari 1.000 truk dan sekitar 25–30 kapal yang beroperasi mendukung kegiatan logistik perusahaan.
Veronika menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui Command Center yang berpusat di kantor Pupuk Indonesia, Tanah Abang, Jakarta. Fasilitas tersebut juga dapat diakses kantor wilayah sehingga pemantauan kegiatan distribusi dapat dilakukan sesuai wilayah kerja masing-masing.
Melalui Command Center, perusahaan dapat memantau kinerja produksi harian, aktivitas pemuatan pupuk di pelabuhan, hingga pergerakan angkutan laut dan darat.
“Kalau kami harus memonitoring 1.000 truk saja setiap hari secara manual, itu pasti luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, Pupuk Indonesia menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau ketersediaan stok pupuk di gudang penyangga. Sistem tersebut menggunakan empat indikator warna, yakni merah, kuning, hijau, dan biru berdasarkan posisi stok terhadap batas persediaan aman (safety stock).
Indikator merah menunjukkan stok berada di bawah 50 persen dari safety stock, sedangkan kuning menandakan stok berada pada kisaran 50 persen hingga kurang dari 100 persen. Adapun indikator hijau menunjukkan stok berada di atas 100 persen hingga kurang dari 200 persen, sementara biru menandakan stok telah melampaui 200 persen dari batas persediaan aman.
Veronika mengatakan, indikator tersebut membantu perusahaan menentukan wilayah yang harus diprioritaskan untuk pengisian kembali stok, terutama ketika persediaan mulai menipis akibat tingginya kebutuhan petani.
“Sehingga nanti bendera yang kuning dan merah itu akan kami prioritaskan untuk pengisian,” katanya.
Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas di gudang penyangga melalui pemasangan CCTV yang saat ini telah mencakup sekitar 70 persen gudang. Sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk memantau ketersediaan stok, tetapi juga memastikan mutu pupuk tetap terjaga selama proses penyimpanan dan distribusi hingga titik serah.
“Kita harus memastikan sampai dengan titik serah itu dalam kondisi sesuai dengan mutu,” ujar Veronika.
Dia menambahkan, rekaman CCTV dapat menjadi bukti apabila ditemukan penyimpangan dalam penanganan pupuk. Mitra yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa denda, peringatan, hingga pemutusan kontrak.
Di sisi lain, perusahaan juga mengembangkan sistem pelacakan kendaraan untuk memastikan perjalanan pupuk sesuai dengan rute dan waktu pengiriman yang telah ditetapkan. Apabila kendaraan menyimpang dari jalur distribusi atau mengalami keterlambatan, sistem akan mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada tim terkait untuk segera dilakukan pemeriksaan.
“Ketika nanti misalnya kami tetapkan dua hari ternyata lebih dari dua hari, maka secara email tim kami langsung dapat email,” jelasnya.
Pengawasan digital juga menjangkau proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Melalui sistem I-Pubers, perusahaan dapat memantau transaksi penebusan secara real time, termasuk lokasi kios dan identitas penerima yang dilengkapi geotagging. Sistem ini sekaligus mendukung proses verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan.
Veronika mengatakan, digitalisasi memungkinkan pengawasan distribusi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pemuatan pupuk di pabrik, perjalanan menuju gudang penyangga, hingga penyaluran kepada petani sebagai pengguna akhir.
“Dengan digitalisasi distribusi, penyaluran pupuk dapat terpantau secara transparan, mampu telusur sampai dengan titik serah, dan menjadi sistem peringatan dini atau early warning sehingga mampu memitigasi risiko pendistribusian yang dapat terjadi,” tuturnya.

























