Kementan Minta Bapanas Amankan Surplus Beras

0
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi pada Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (4/3).

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Badan Pangan Nasioanal (Bapanas) untuk mengamankan surplus beras pada Maret dan April 2024.

Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi mengatakan, Maret ini akan ada panen seluas 1,16 juta hektare atau setara produksi beras 3,54 juta ton, lebih besar dari kebutuhan konsumsi nasional per bulannya.

“Kalau kebutahan 2,5 juta, mohon 1 juta ton bulan Maret ini diamankan. Minimal Kepala Bapanas 50 persen dari itu disimpan di Bulog,” kata Suwandi pada Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (4/3).

Kemudian pada April, sambung Suwandi, akan ada panen padi seluas 1,59 juta hektare atau setara produksi beras 4,92 juta ton.

“Artinya ada 2,5 juta ton berlebih dari kebutuhan. Ini juga diamankan. Artinya kebijakan Kepala Bapanas setahun harus menyerap 2,5 juta ton itu sangat ideal dan musimnya ada di bulan Maret, April, dan paling lambat bulan Mei,” kata dia.

Dia mencatat, ada 10 provinsi berpotensi menghasilkan beras cukup tinggi pada Maret-April 2024. Di antaranya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, dan Banten.

“Sepuluh provinsi ini menyumbang 88 persen dari produksi nasional,” kata Suwandi.

Pasokan Beras Pascapanen Raya

Suwandi mengatakan, Kementan akan mejalankan dua aspek, yaitu hulu dan hilir untuk memastikan ketersediaan beras aman, khususnya pada bulan-bulan paceklik, yaitu Juli, Agustus, dan September tahun ini.

Pertama, pada aspek hilir, kata dia, Kementan mendorong BUMN Pangan menyerap hasil panen petani tanpa syarat merepotkan. Sebab, berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Maret dan April masih akan terjadi hujan.

“Data BMKG bulan Maret masih hujan, bulan April masih hujan juga. Jadi, di saat panen banyak hujan perlu dryer, pengering dan seterusnya. Mohon diserap tanpa syarat, repot petani,” kata Suwandi.

Adapun kebijakan Kementan dari aspek hulu, kata Suwandi, Kementan menggerakkan percepatan tanam di daerah-daerah yang telah melaksanakan panen, sehingga Indeks Pertanaman (IP) meningkat.

“Izin bapak gubernur, pj bupati dan semuanya setelah panen bulan Februari kemarin harus ditaman maksimal 14 hari kemudian di Maret ini. Yang dipanen di awal Maret, minggu petama kedua, tolong ditaman lagi maksimal 14 hari kemudian,” ajak Suwandi.

Kedua, lanjut Suwandi, Kementan akan menanami padi di lahan rawa mineral, yang tersebar di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi dan lainnya.

“Bapak Menteri mengembangkan 10 provinsi optimasi lahan-lahan rawa mineral di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi dan lainnya. Ini andalan untuk dikembangkan padi,” kata dia.

Ketiga, Kementan juga akan menanami padi di lahan-lahan sawit di bawah umur lima tahun. Suwandi mencatat, ada sekitar 400 ribu hektare yang akan ditanami dalam waktu dekat ini.

“Ini yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan setelah panen raya ini apa yang harus kita lakukan mengamankan bulan-bulan sulit,” kata Suwandi.

Terakhir, Kementan akan memaksimalkan IP lahan sawah tadah hujan yang tersebar di 11 provinsi Indonesia dengan pompanisasi dan bendungan yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kemudian ada 11 provinsi, di pulau Jawa itu lima, sisanya di luar Jawa ada 400 ribu hekare tadah hujan yang setahun cuman tanam sekali, ada yang tidak pernah tanam juga. Ini yang akan kami selesaikan dengan pompanisasi menggunakan eksisting atau dengan yang kita siapkan sepanjang sungai yang ada aliran airnya ,” kata Suwandi.

“Kita juga memanfaat bendungan yang sudah dibangun PUPR termasuk yang ada di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” kata Suwandi menambahkan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini