Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih memintah pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan rakyat, daripada hanya mengejar angka peningkatan produksi.
Henry mengatakan bahwa kisah Indonesia mencapai swasembada pangan sudah ada sejak dahulu. Namun pertanyaannya, untuk siapa swasembada ini sebenarnya diperuntukkan? Apakah untuk petani dan rakyat, atau hanya untuk kepentingan tertentu?
“Kalau swasembada untuk kesejahteraan petani dan rakyat itu yang belum, dan itu yang perlu dicapai, bukan sekedar surplus beras, surplus jagung, surplus gula,” kata Henry saat dihubungi Majalah Hortus, Jakarta, Jumat (25/10).
Menurutnya, pada masa kolonial Belanda, Indonesia mengalami surplus gula dan beras. Sayangnya, hasil pertanian tersebut tidak dinikmati oleh petani atau rakyat desa, tetapi dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan besar Belanda dan negara-negara kolonial.
Hal serupa terjadi saat ini. Meskipun Indonesia telah mencapai swasembada sawit, hasil dari kebun tersebut tidak membawa kesejahteraan bagi buruh dan petani secara keseluruhan.
“Dan yang lebih parah lagi, rakyat Indonesia tidak sanggup membeli minyak goreng. Jadi bukan swasembada seperti itu. Bukan. Bukan dilihat dari sekadar peningkatan produksi, kalau peningkatan produksi tidak susah,” kata dia.
“Besok misalnya semua hutan-hutan di Papua, Kalimantan itu, dengan modal yang sebanyak-banyaknya bisa produksi padi dengan perusahaan-perusahaan besar. Tapi apakah dengan itu rakyat Indonesia bisa beli beras semua? Apakah dengan itu bisa punya lapangan pekerjaan? Apakah dengan itu bisa kesejahteraan petani meningkat? Tidak.” sambungya.
Oleh karena itu, Henry berharap, agar surplus yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto berbasis pada pertanian rakyat dan pertanian pedesaan, bukan sekadar program food estate yang ada saat ini.
“Jadi, yang disebut dengan swasembada membuat petani sejahtera itu adalah petani punya lapangan pekerjaan, dengan itu petani punya sumber makanan, dengan itu dan juga punya sumber pendapatan dan tentunya kesejahteraan,” ujar Henry.
Mantan Koordinator Umum La Via Campesina ini mengatakan, SPI telah merumuskan enam hal yang harus dilakukan Prabowo untuk mencapai swasembada pangan.
“Pertama, menjalankan reforma agraria. Karena jumlah petani gurem telah meningkat menjadi 16,8 juta, dan indeks gini agraria sebesar 0,7, ” kata Henry.
Angka itu, katanya, menunjukkan ketimpangan agraria sangat parah. Reforma Agraria adalah merombak tatanan agraria yang tidak adil dengan mendistribusikan tanah kepada buruh tani, petani gurem, dan orang-orang yang tak bertanah di pedesaan serta menyelesaikan konflik agraria.
Kemudian kedua, menegakkan kedaulatan pangan. Di mana negara dan rakyatnya memiliki kedaulatan dalam memutuskan kebijakan pangan dalam negerinya, tidak bergantung pada intervensi kekuatan negara lain.
“Negara dan rakyat memutuskan produksi untuk pemenuhan pangannya, dan petani menjadi produsen utama pangan tersebut,” tutur Henry.
Henry melanjutkan, poin ketiga yaitu mendorong dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Pertanian Rakyat yang berdasarkan kelembagaan koperasi.
“Keempat, mengembangkan sistem pertanian Agroekologi agar pertanian kita tidak bergantung kepada pupuk kimia, pestisida, dan benih hibrida, yang selama ini sudah membuat petani ketergantungan, memberatkan biaya produksi, dan merusak alam. Sehingga pengembangan benih lokal yang ada di tengah masyarakat harus lebih dikembangkan,” ujar Henry.
Kelima, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan tersebut bisa dijalankan berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR-RI No. IX tahun 2001, dan Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU 18/2012 tentang Pangan, dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Terakhir, menghapuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan peraturan/undang-undang lainnya yang merugikan petani, seperti melegalkan perampasan tanah, mempermudah impor pangan, food estate, dan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Reforma Agraria bisa mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Karena dengan Reforma Agraria orang bisa bekerja, bisa menghasilkan pangan, dan keperluan lainnya secara tidak langsung meningkatkan perekonomian,” kata Henry.
Dia menegaskan, surplus pangan bisa dicapai, apabila rakyat petani sebagai produsen pangan mempunyai tanah yang menjadi alat produksi.
leh sebab itu, ia meminta Prabowo untuk menjalankan Reforma Agraria ini terlebih dahulu, sebagai syarat utama untuk bisa meningkatkan produksi pangan di Indonesia yang berlimpah, bukan saja untuk kepentingan rakyat Indonesia tapi bisa menjadi sumber pangan untuk solidaritas rakyat di belahan dunia lainnya.
“Meskipun upaya Reforma Agraria ini suatu upaya yang berat karena memerlukan satu perubahan yang menyeluruh. Namun Reforma Agraria juga adalah koreksi total terhadap model ekonomi kolonial yang masih ada sampai saat ini,” tandas Henry.
