Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko secara resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo periode 2024-2029.
Dalam arahannya, Moeldoko menyampaikan bahwa Apkasindo minimal harus bisa menjalankan dua peran penting, yaitu sebagai bridging institution dan bridging antara petani dengan pemerintah.
Dalam konteks bridging institution, kata Moeldoko, Apkasindo harus bisa menjembatani antara kepentingan rakyat, petani, perguruan tinggi, riset, dan development.
“Sehingga selalu terjaga bagaimana perkembangan teknologi itu diikuti,” kata Moeldoko, yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (9/10).
Apkasindo juga harus bisa menjadi bridging antara petani dengan pemerintah, sehingga semua kebijakan-kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Moeldolo menyampaikan, sebagai mitra bagi pemerintah, Apkasindo juga memiliki pikiran-pikiran kritis terhadap setiap kebijkan yang tidak berpihak kepada petani.
“Apabila kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat petani, khususnya kelapa petani, maka Anda harus juga berpihak untuk pemerjuangan mereka. Posisimu harus jelas sebagai partner pemerintah yang kritis,” kata Moeldoko.
Dengan demikian, Moeldoko berharap, keberadaan Apkasindo bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya petani sawit.
“Bukan sekedar bendera yang berkibar, bukan sekedar anggota yang bertebaran, bukan. Tetapi kehadiran sungguh dirasakan oleh seluruh masyarakat petani sawit khususnya. Itu yang kita perjuangkan,” ungkap Moeldoko.
Moeldoko juga menyinggung isu produktivitas sawit rakyat yang masih rendah. Dia berharap, Apkasindo dapat menggali dan menganalisis penyebab masalah ini secara mendalam.
“Petani sawit di Malaysia, 19 ton per hektare. Petani sawit kita masih 12 ton per hektare. Kenapa bisa seperti itu? Apkasindo harus mencari jawaban. Dimana kelemahannya,” ujar dia.
Isu kedua yang diangkat adalah hilirisasi. Moeldoko menekankan pentingnya kolaborasi antara Apkasindo, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Komisi IV DPR.
“Kita cari, apa sih yang menjadi bottleneck? Setelah kita temukan, mari kita sama-sama cari jalan keluarnya. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat petani sawit Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 12 juta dari 25 provinsi,” kata dia.
Ketiga adalah isu kebun sawit di kawasan hutan. Dia menekankan, KSP terus berjuang untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
“Kita harap seluruh jajaran Apkasindo bekerja keras untuk mencari solusi bersama-sama dengan pemerintah,” pungkas Moeldoko.
