Sudarsono Soedomo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 yang mengubah tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan. Bagi sebagian besar masyarakat, peraturan ini mungkin hanya akan dibaca sepintas. Namun, bagi petani sawit skala kecil, PP ini adalah bom waktu yang siap menghancurkan sumber penghidupan mereka.
Peraturan baru ini menetapkan tarif denda sebesar Rp25 juta per hektar per tahun bagi kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan tanpa izin. Angka ini jelas melampaui kemampuan petani kecil yang sebagian besar bergantung pada kebun sawit untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka mampu membayar, tidak ada satu pun petani yang ingin merugi sebesar itu. Sebagai perbandingan, hutan tanaman industri (HTI) hanya memberikan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp280 ribu hingga Rp420 ribu per hektar per tahun. Ini menunjukkan betapa tidak sebandingnya denda tersebut dengan pendapatan yang bisa diperoleh petani.
Pemahaman yang Salah Tentang Kawasan Hutan
Namun, masalah terbesar bukan hanya pada tarif denda yang tinggi. Sebagai seorang yang memahami betul konteks sosial-ekonomi di lapangan, kita harus menyadari bahwa kebijakan ini mengabaikan prosedur penetapan kawasan hutan yang sering kali tidak dilakukan dengan benar, terutama di luar Jawa. Berdasarkan UU 41/1999, kawasan hutan seharusnya ditetapkan setelah melalui tahapan yang jelas, seperti penunjukan, pemetaan, dan penetapan batas. Sayangnya, di banyak daerah, kawasan yang disebut hutan ini belum melewati prosedur yang sah. Dengan kata lain, kebun sawit yang selama ini dianggap ilegal, sejatinya sering kali berada di lahan yang statusnya masih ambigu dan bahkan bisa dianggap “kawasan hutan abal-abal”.
Jika kebijakan ini tetap diterapkan, dampaknya akan sangat serius. Industri sawit rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa akan hancur, dan jutaan petani kecil akan kehilangan sumber penghidupan mereka. Sawit adalah sektor yang memberikan lapangan kerja, pendapatan, dan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan. Menghantam sektor ini sama artinya dengan meruntuhkan pilar ekonomi desa yang selama ini menopang kehidupan ribuan keluarga.
Antara Administrasi dan Keadilan Sosial
Kebijakan ini memperlihatkan betapa jauh jarak antara logika administratif yang diterapkan oleh pemerintah dan realitas sosial-ekonomi yang ada di lapangan. Administrasi negara mungkin bisa dengan mudah menilai tanah sebagai kawasan hutan, tetapi kenyataannya, jutaan petani kecil telah menggantungkan hidup mereka pada kebun sawit tersebut selama puluhan tahun. Menutup mata terhadap kenyataan ini hanya akan melahirkan kebijakan yang tidak adil, kontraproduktif, dan berisiko merugikan banyak pihak.
Jika kebijakan ini diteruskan tanpa evaluasi mendalam, yang terjadi bukanlah penyelamatan hutan, tetapi pemiskinan rakyat. Negara harus segera melakukan reformasi tenurial dalam sektor kehutanan agar hukum kembali berpijak pada asas keadilan dan tidak semata-mata pada klaim sepihak yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, kebijakan seperti PP 45/2025 hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan semakin memperburuk ketimpangan ekonomi di perdesaan.
Agar tujuan penyelamatan hutan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, pemerintah harus bekerja lebih cermat dalam memahami realitas di lapangan. Tanpa langkah nyata yang adil, kita akan kehilangan bukan hanya kehutanan yang lestari, tetapi juga jutaan kehidupan petani kecil yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan penghukuman.lebih konkret dalam tulisan Anda jika diinginkan!
