Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menilai kebijakan B50 lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Ia pun meminta pemerintah untuk tidak memaksakan penerapan program biodiesel tersebut.
Sahat menjelaskan bahwa secara hitung-hitungan ekonomi, penerapan B50 saat ini justru akan membebani negara. Dia merinci bahwa dengan turunnya harga minyak dunia (Brent), harga solar berada di kisaran USD 86,7 per barel.
Sementara itu, untuk memproduksi biodiesel dari CPO, dengan asumsi harga USD 950 per ton ditambah biaya konversi menjadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sekitar USD 85, biaya per barel biodiesel bisa mencapai USD 139. Artinya, terdapat selisih sekitar USD 52 per barel antara biodiesel dan solar.
“Artinya adalah, kalau CPO itu dipakai ke sana, kalau ke B50 kita perlu tambahan kira-kira 3,2 juta ton. 3,2 juta ton kali 52 barrel loss itu 32 juta, 150 juta dolar,” ujar Sahat dikutip dalam sebuah wawancara, Jakarta, Minggu (19/10).
Dia mempertanyakan mengapa pemerintah memaksakan penggunaan CPO untuk B50, padahal dana dan sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih strategis.
“Kenapa enggak kita manfaatkan ini kepada yang lain? Kenapa harus ke situ (ke B50)?” tambah dia.
Sahat juga mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan energi nasional. Dia menyarankan agar setiap langkah diukur berdasarkan manfaat nyata bagi kepentingan rakyat dan negara, bukan hanya sekadar mengejar target.
Sebagai teknisi, Sahat meyakini B50 berpotensi menimbulkan masalah pada mesin. Selain itu, bahan bakar ini juga bermasalah saat penyimpanan karena mudah menyerap air. Jika air sudah tercampur dan dipompa ke mesin, kerusakan serius bisa terjadi.
Menurut dia, kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan B50 bisa sangat besar, bahkan jauh melebihi penghematan yang mungkin didapat, yang hanya berkisar ribuan dolar saja.
“Kerugiannya yang tidak bisa dibayangkan, jangan hanya menghemat divisi yang bisa katakan sekitar ribu dolar itu,” ungkap Sahat.
Sahat pun menyarankan pemerintah untuk belajar dari negara lain. Dia mencontohkan Brasil yang sukses menggunakan etanol nabati sebagai pengganti bensin. Etanol ini dibuat dari gula melalui proses enzimatik.
“Saya cenderung menyampaikan kepada pemerintah juga, mari kita belajar dari negara lain. contoh di negara lain, Brasil itu menggunakan, dia ada dua, satu etanol sebagai pengganti bensin,” ujar dia.
Sahat menyebut program ini di Brasil sudah berjalan lama, hampir 20 tahun. Strateginya sederhana, ketika harga bensin tinggi, mereka beralih menggunakan etanol yang dibuat dari gula.
“Tapi sebaliknya, kalau harga bensin turun, mereka kembali memakai bensin biasa. Semua ini dijual di pasar, sehingga secara keseluruhan pemerintah mendapatkan keuntungan finansial,” imbuh dia.
(Supianto)
