Pemerintah akan mulai menerapkan mandatori B50 tahun depan untuk menyetop impor solar yang mencapai 5,3 juta ton per tahun. Program ini merupakan lanjutan dari penerapan B40 yang telah berjalan sebelumnya.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan, implementasi B50 akan memanfaatkan sebagian ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Dari total ekspor CPO 26 juta ton, sekitar 5,3 juta ton akan dialihkan untuk produksi biofuel.
“B50 tujuannya adalah kita menyetop impor untuk solar 5,3 juta ton. Kita mengambil ekspor CPO dari 26.000.000 kita tarik 5,3 juta ton untuk menjadi biofuel,” kata Amran saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/11).
Amran, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memastikan keseimbangan subsidi untuk program biofuel tetap terjaga meski sebagian pasokan CPO dialihkan dari ekspor ke dalam negeri.
“Insyaallah saya kira seimbang dan itu nanti ya, kalau supply-nya berkurang harganya naik,” ujar Amran.
Dia menjelaskan, berkurangnya pasokan CPO global akibat kebutuhan biodiesel dalam negeri justru dapat mendorong kenaikan harga. Menurut dia, kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap devisa negara.
“Jadi, meski ekspor turun, devisa bisa naik 20 persen, 30 persen, bahkan pernah 100 persen,” tegas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menilai program biodiesel memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar sawit (TBS) dan menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah sentra produksi.
Menurut Eddy, tanpa kebijakan mandatori biodiesel yang kini telah mencapai B40, ekonomi daerah penghasil sawit tidak akan berkembang sebaik saat ini.
“Artinya di sini biodiesel kita harus bicara jujur bahwa tanpa biodiesel pertumbuhan ekonomi utamanya di daerah-daerah sentral sawit tidak akan sebagus seperti sekarang,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (6/11).
Eddy menjelaskan, sebelum kebijakan mandatorI biodiesel diterapkan, TBS sempat jatuh di bawah biaya produksi sehingga banyak petani merugi.
Bahkan, lanjut Eddy, sebagian petani terpaksa membiarkan buah sawit membusuk di pohon karena harga yang tidak menutup ongkos panen. “Tapi dengan adanya biodiesel ini sekarang luar biasa bisa bertahan dengan baik,” ujar dia.
Kendati demikian, Eddy mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan agar program biodiesel tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif di sisi lain.
Kebijakan peningkatan mandatori biodiesel yang terlalu agresif, kata dia, justru bisa berdampak negatif bagi petani, terutama jika diikuti dengan kenaikan pungutan ekspor.
“Kalau nanti terlalu agresif juga akan merugikan, termasuk merugikan petani juga. Kalau apabila nanti ada kenaikan-kenaikan pungutan ekspor dan lain-lain,”imbuh Eddy.
Penulis: Supianto
