PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mendorong hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi sebagai strategi utama memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara hasil penertiban kawasan hutan.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit Rakyat: Sinergi Koperasi, Pelaku Usaha, dan Keuangan Negara”, yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4).
Dalam pemaparannya, Abdul Ghani menekankan bahwa momentum kebijakan pemerintah, khususnya penertiban kawasan hutan, harus diikuti dengan langkah konkret untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi rakyat.
“Lahan-lahan yang telah kembali ke negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya melalui hilirisasi sawit berbasis koperasi agar petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pelaku utama dalam rantai nilai industri,” ujarnya.
Potensi Besar Sawit Rakyat
Data menunjukkan luas perkebunan sawit Indonesia mencapai sekitar 16–17 juta hektare, dengan sekitar 41 persen dikelola oleh petani rakyat. Namun demikian, kontribusi petani terhadap nilai tambah industri masih terbatas.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sektor sawit menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Meski demikian, ketimpangan penguasaan lahan dan praktik ilegal masih menjadi tantangan serius yang perlu dibenahi secara sistemik.
Abdul Ghani menegaskan, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.
“Selama ini kita kuat di produksi, tetapi belum optimal dalam pengendalian harga dan nilai tambah. Hilirisasi berbasis koperasi adalah jalan untuk memperbaiki struktur tersebut,” katanya.
Koperasi sebagai Pilar Utama
Konsep yang ditawarkan Agrinas Palma Nusantara menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam pengelolaan sawit rakyat. Melalui skema ini, petani didorong untuk terorganisasi dalam koperasi yang mampu mengelola produksi hingga tahap pengolahan awal seperti crude palm oil (CPO).
Model ini juga membuka peluang pembiayaan investasi untuk pembangunan fasilitas pengolahan, sehingga petani dapat menikmati margin yang lebih besar dari hasil produksinya.
“Jika petani terhimpun dalam koperasi yang kuat, mereka bisa menjual secara kolektif, mendapatkan harga lebih baik, dan bahkan masuk ke tahap pengolahan. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” jelas Abdul Ghani.
Sinergi Lintas Sektor
FGD ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas model bisnis hilirisasi sawit rakyat. Forum ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga negara, BUMN, pelaku usaha, hingga organisasi petani.
Diskusi menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dalam aspek tata kelola, pembiayaan, serta regulasi. Pemerintah melalui perencanaan pembangunan nasional juga telah memasukkan hilirisasi sebagai prioritas strategis, termasuk dalam pengembangan proyek strategis nasional berbasis sawit rakyat.
Selain itu, forum juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola koperasi, penguatan kemitraan dengan korporasi, serta dukungan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit.
Arah Kebijakan ke Depan
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar kebijakan pengembangan hilirisasi kelapa sawit rakyat ke depan, termasuk implementasi proyek percontohan di sejumlah wilayah.
Agrinas Palma Nusantara optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha, transformasi industri sawit nasional dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami percaya hilirisasi berbasis koperasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan untuk menghadirkan keadilan bagi petani sawit rakyat serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional,” tutup Abdul Ghani.
Focus Group Discussion (FGD) strategi hilirisasi kelapa sawit rakyat ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Bappenas, BPKP, hingga Kementerian Investasi/BKPM, serta dukungan BPDP dan LPDB Koperasi, jajaran internal Kementerian Koperasi, dan berbagai NGO internasional seperti Agriterra, Solidaridad, SNV, IDH, RSPO, WRI, dan GIZ.
Dari sektor usaha, selain PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), hadir pula BUMN lain seperti PTPN III serta perusahaan swasta besar dan asosiasi seperti GAPKI, APKASINDO, Fortasbi, SPI, dan SPKS.
Sumber: Agrinas Palma Nusantara
