Bapanas Pastikan Petani Tak Dipidana Jika Jual Jagung di Atas HPP

0
Jagung kering.
Hamparan jagung yang sudah siap untuk dipanen. Dok: Ist

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan tidak ada larangan bagi petani, terutama petani jagung di dalam negeri, untuk melepas stok jagungnya dengan harga yang melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Patokan HPP merupakan batas minimal bagi pemerintah melalui Perum Bulog untuk melindungi petani agar harga tidak jatuh.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menegaskan tidak ada larangan yang berimplikasi pada pidana apabila petani menjual melebihi HPP. Ini dikarenakan instrumen HPP merupakan jaring pengaman harga yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga petani.

“Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta,” terang Hermawan, saat pertemuan dengan asosiasi petani, Jakarta, Senin (16/11).

Patut digarisbawahi bahwa HPP merupakan batas minimal harga yang harus diterima petani. Sementara HPP untuk jagung pipilan kering telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 381 Tahun 2025, dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.

Adapun HPP jagung pipilan kering di tingkat petani minimal Rp 5.500 per kilogram (kg) diberlakukan kepada Perum Bulog dengan hanya mengatur ketentuan kadar air 18 sampai 20 persen. Tanpa ada ketentuan tingkat aflatoksin.

Selanjutnya untuk HPP Rp 6.400 per kg untuk jagung pipilan kering memiliki ketentuan serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb). Pembelian jagung dalam bentuk kemasan.

Sementara untuk HPP Rp 6.250 per kg dapat digunakan Bulog untuk pembelian jagung dengan spesifikasi serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Pembelian dalam bentuk curah.

Deputi Hermawan menuturkan, HPP jagung pipilan kering ditujukan khusus ke Perum Bulog. Bulog wajib melakukan pembelian ketika kondisi harga jagung domestik sedang menurun, biasanya kerap terjadi pada saat panen raya.

“HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog,” ujar Hermawan.

“Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP,” sambung dia.

Dalam catatan Bapanas, sampai tengah November total realisasi pengadaan jagung produksi dalam negeri telah diserap Bulog sebesar 240,7 ribu ton. Adapun untuk realisasi serapan jagung secara bulanan di Oktober tercapai 2.308 ton dan dari awal sampai tengah November tercapai 3.443 ton.

“Dengan adanya surat edaran ini kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp 7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp 6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember Jumantoro mengungkapkan tidak ingin terjadi polemik dari terbitnya surat edaran Bapanas mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran HPP, HAP, dan HET. Ini karena di lapangan fluktuasi harga jagung di petani terjadi dengan alasan akibat adanya surat edaran Bapanas.

“Jadi kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi,” ungkap Jumantoro.  

Jumantoro mengapresiasi keterbukaan terhadap penjelasan Bapanas yang menegaskan bahwa tidak ada larangan petani menjual harga melampaui HPP. Namun kekeliruan persepsi ini telah dijawab secara lugas oleh pemerintah.

“Keterbukaan Pak Hermawan ini menjadi cerah buat kami. Menjadi apa? Buat kami-kami semuanya, kami selaku petani merasa bangga hari ini. Ternyata ketakutan itu karena salah persepsi,” ungkap dia.

Adapun hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran memastikan target penindakan tegas pemerintah adalah menyasar ke kalangan pelaku usaha dengan skala besar, bukan ke pedagang kecil atau bahkan petani atau peternak skala mikro.

“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” tegas Amran di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).

Menurutnya, praktik manipulasi harga tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak tata niaga pangan, mengganggu stabilitas harga, serta membebani masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, pengawasan terus dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku utama di sepanjang rantai pasok. 

Amran mengaskan, penegakan aturan tidak boleh dipolitisasi ataupun disalahartikan sebagai upaya pemerintah menekan pedagang kecil. Fokus pemerintah adalah memberantas praktik curang yang dilakukan pelaku usaha besar yang merugikan masyarakat.

 

Reporter: Supianto

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini