Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk tahun 2023 telah menyiapkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000 hektar (Ha) sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah.
Jumlah dana PSR ini sifatnya hibah yakni Rp30 juta per hektar dengan maksimal 1 kepala keluarga petani sawit mendapatkan alokasi hingga 4 hektar.
“Memang tidak menutup kemungkinan dana per hektar ini akan ditingkatkan, namun menunggu hasil observasi di lapangan terlebih dahulu berapa idealnya dana akan diberikan kepada petani sawit,” kata Dirut BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam press conference akhir tahun, Kamis, 22 Desember 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta.
Eddy yang kala itu didampingi direksi BPDPKS lainnya menjelaskan, sejak tahun 2016 hingga 2022, BPDPKS telah membiayai PSR dengan jumlah total Rp7,52 triliun. Luas lahan sawit yang telah didanai tersebut secara keseluruhan mencapai 273.666 Ha. Sedangkan petani yang terlibat dalam PSR tersebut mencapai 120.168 orang.
Total kebun sawit petani yang telah diikutkan dalam program PSR tersebut terinci atas tahun 2016 hanya 254 Ha, tahun 2017 seluas 3.308 Ha, tahun 2018 seluas 12.609 Ha, tahun 2019 naik drastis menjadi 90.491 Ha, tahun 2020 naik lagi menjadi 94.033 Ha, tahun 2021 turun tajam menjadi 42.212 Ha, serta tahun 2022 hanya seluas 30.759 Ha.
“Capaian di tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, serta keterangan tidak berada di lahan HGU (Hak Guna Usaha),” papar Eddy.
Penghimpunan Dana
Eddy Abdurrachman memproyeksikan, penerimaan pungutan ekspor produk sawit pada tahun 2023 bisa mencapai Rp 30 triliunan. Tahun ini, lanjut dia, dengan ekspor minyak sawit sudah mencapai 34,67 juta ton, dana hasil pungutan ekspor yang dikelola BPDPKS sudah mencapai Rp34,5 triliun.
“Terkait tahun 2023, proyeksi kami penerimaan pungutan ekspor itu kurang lebih Rp30-an triliun,” ujar dia.
Namun, dengan potensi pengeluaran yang semakin banyak, BPDPKS kemungkinan bisa mengalami defisit di tahun 2023. Namun, karena masih ada dana cadangan dari tahun 2022 sebesar Rp20 triliun sehingga bisa menambal potensi defisit.
“Tapi defisit itu masih bisa tertutupi. Di tahun 2023, posisi keuangan BPDPKS masih oke. Meski dibebani program B35, masih bisa kita danai,” katanya.
“Pengeluarannya relatif cukup banyak, meskipun ada biodiesel. Jadi akan defisit, kalau seandainya kita hanya mengandalkan dari pungutan ekspor dengan pengeluaran untuk membiayai program-program,” papar Eddy.
Menurut Eddy, jika Indonesia menerapkan B35 mulai tahun 2023, harga CPO akan berada di kisaran US$970 per metrik ton.
“Jadi, program biodiesel itu sangat penting untuk menjaga harga sawit karena serapan yang begitu tinggi. Serapannya kurang lebih akan mencapai 13,15 juta kiloliter, itu akan memperoleh dampak untuk menjaga sawit,” katanya. ***
