Munas Gapki XI: Eddy Martono Ketua Umum Gapki Periode 2023-2028
Menarik untuk disimak pidato Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) XI di Istana Wapres, Jakarta, awal Maret 2023 lalu.
Wapres menyatakan bahwa industri kelapa sawit saat ini menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara, karena devisa ekspor dari sektor ini tahun 2022, tidaklah kecil, mencapai US$ 39,28 miliar. Nilai ekspor ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Wapres, ke depan industri kelapa sawit akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Pasalnya, komoditas ini mampu mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia.
Pembaca majalah ini yang kami banggakan…
Pengarahan Wapres pada pembukaan Munas Gapki XI tersebut, kami angkat sebagai tema Laporan Utama Majalah HORTUS Archipelago Edisi April 2023.
Industri sawit saat ini memang cukup diandalkan bagi pemerintah. Tidak jasa mampu mendulang devisa negara yang tidak sedikit. Tapi juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung.
Wapres mengapresiasi seluruh jajaran pengurus Gapki yang telah memberikan kontribusi positif kepada perkembangan kelapa sawit di Indonesia, seraya membuka Munas XI Gapki.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi Gapki, tetapi juga kemajuan bagi perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” pintanya.
Dalam Munas Gapki yang digelar di Bali pada 8-10 Maret 2023, Eddy Martono akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Gapki Periode 2023-2028. Eddy menggantikan Joko Supriyono yang telah menjabat selama dua periode sejak 2015 hingga 2023. Sebelumnya, Eddy menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gapki.
Pembaca sekalian yang kami hormati, untuk Rubrik Liputan Khusus kami membahas mengenai
instruksi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang telah meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk segera membentuk harga acuan sawit. Targetnya, bursa sawit Indonesia yang akan menjadi harga acuan tersebut bisa didirikan sebelum Juni 2023. Selain itu, Kementerian Perdagangan akan mewajibkan ekspor CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah Indonesia melalui bursa berjangka tersebut.
Sebenarnya, wajar bila Pemerintah Indonesia cq Kementerian Perdagangan menghendaki perlunya negara kita memiliki harga acuan sawit sendiri. Pangkal soalnya, selama ini dalam hal menjalankan perdagangan komoditas sawit, khususnya untuk tujuan ekspor, Indonesia selalu menggunakan acuan harga di bursa sawit Malaysia dan Rotterdam, Belanda. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Di luar kedua rubrik unggulan tersebut, seperti biasa kami juga menyiapkan berita berita lainnya yang tak kalah hangat dan menarik.
Akhirnya, dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami.
Untuk Membaca/download: https://bit.ly/3MeL7ZE atau https://drive.google.com/file/d/1bzuANSDwT53tIiixVQ00MKkXKWYfUcjn/view?usp=sharing
