Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi industri sawit sekaligus memperjuangkan peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil. Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat” yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit. Hadir di antaranya Staf Ahli Kementerian Investasi, Kepala Sekretariat Dewan Energi Nasional, Direktur Keuangan BPDP, Direktur Utama Agrinas Palma, Direktur Utama PTPN IV, Direktur Penanaman Sawit Kementerian Pertanian, serta para bupati dari kabupaten penghasil sawit yang tergabung dalam AKPSI.
Mewakili AKPSI, Ketua Umum AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, menyampaikan bahwa kelapa sawit harus dipandang bukan hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
AKPSI menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai program prioritas nasional merupakan langkah strategis agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan baku, melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
“Program pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sawit dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hilirisasi sawit tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Mudyat.
AKPSI juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional.
Menurut AKPSI, di bawah kepemimpinan Presiden, sawit tidak lagi dipandang semata sebagai penghasil devisa, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong hilirisasi industri, dan menopang perekonomian nasional.
AKPSI menegaskan bahwa sawit merupakan sektor yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Karena itu, pembangunan industri sawit harus memberikan manfaat langsung bagi petani dan daerah penghasil.
“Bagi kami, sawit bukan hanya berbicara mengenai angka produksi ataupun nilai ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Inilah makna tema yang kita usung hari ini, ‘Sawit untuk Rakyat’,” ujarnya.
Dalam workshop tersebut, AKPSI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Salah satu usulan utama adalah pemberian porsi sebesar 5 persen dari harga TBS sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit.
Selain itu, AKPSI mendorong pemerintah untuk memperbaiki skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil. Organisasi tersebut juga meminta agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pabrik kelapa sawit memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
AKPSI turut mendorong kepastian penyediaan lahan sebesar 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk dikelola masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mempercepat hilirisasi industri sawit.
AKPSI juga mendorong agar pengembangan industri hilir diprioritaskan di daerah-daerah penghasil sawit sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
Melalui Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026, AKPSI berharap lahir berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun industri sawit nasional yang lebih maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan semakin berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Reporter: Supianto
