Lebak—Peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak lagi cukup hanya mengandalkan benih unggul atau perluasan areal tanam. Di tengah tuntutan pasar global terhadap produk yang berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pekebun menjadi faktor penentu keberhasilan industri sawit nasional. Pemahaman terhadap tata kelola perkebunan yang sesuai standar keberlanjutan kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Atas dasar itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (SIB) menyelenggarakan Pelatihan Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Angkatan I bagi 30 pekebun asal Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pelatihan selama enam hari tersebut bertujuan membekali pekebun dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ISPO sekaligus memperkuat kemampuan mereka menerapkan praktik budidaya yang baik sebagai fondasi perkebunan sawit berkelanjutan.
Direktur Utama PT Sumberdaya Indonesia Berjaya, Andi Yusuf Akbar, mengatakan peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi perkebunan sawit rakyat. Menurut dia, rendahnya produktivitas sawit rakyat selama ini tidak hanya dipengaruhi kualitas benih atau pemupukan, tetapi juga masih terbatasnya kemampuan pekebun dalam menerapkan teknik budidaya sesuai standar.
“Pelatihan ini bukan sekadar menyampaikan materi di ruang kelas. Target kami adalah meningkatkan pengetahuan, mengubah cara berpikir, dan membangun keterampilan pekebun agar mampu menerapkan praktik budidaya yang baik di kebun masing-masing,” ujarnya.
Menurut Andi, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama dalam membangun perkebunan sawit yang produktif sekaligus berkelanjutan. Pekebun tidak hanya dituntut meningkatkan hasil panen, tetapi juga memahami pentingnya pengelolaan kebun yang efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, materi pelatihan tidak hanya membahas implementasi ISPO, tetapi juga praktik Good Agricultural Practices (GAP), pengendalian gulma, pemeliharaan tanaman, hingga penerapan prinsip 5T dalam pemupukan, yakni tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara aplikasi, dan tepat sasaran. Seluruh materi tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi standar pengelolaan perkebunan yang dipersyaratkan dalam sertifikasi ISPO.
Menurut Andi, sertifikasi ISPO tidak boleh dipahami sebagai sekadar proses administratif untuk memperoleh sertifikat. Lebih dari itu, standar tersebut merupakan instrumen untuk membangun tata kelola perkebunan yang profesional, meningkatkan efisiensi usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar internasional.
“Yang paling penting bukan sertifikatnya, tetapi perubahan praktik di lapangan. Ketika pekebun mampu mengelola kebunnya dengan baik dan memenuhi prinsip keberlanjutan, daya saing sawit Indonesia juga akan meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelatihan tidak diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan, melainkan dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan setelah kembali ke kebun masing-masing. Oleh sebab itu, metode pembelajaran dirancang lebih aplikatif melalui kombinasi penyampaian materi, diskusi, serta praktik lapangan agar peserta memahami penerapan standar ISPO secara langsung.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan peningkatan kapasitas SDM pekebun menjadi kebutuhan mendesak mengingat produktivitas sawit rakyat di daerahnya masih menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten Lebak memiliki sekitar 4.139 hektare kebun sawit rakyat yang dikelola lebih dari 4.300 pekebun. Sebagian tanaman telah memasuki usia tua dan belum seluruh petani menerapkan teknik budidaya sesuai standar.
Menurut Rahmat, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Hingga saat ini, realisasi program tersebut telah mencapai lebih dari 1.100 hektare. Namun, menurut dia, peremajaan tanaman harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi pekebun agar investasi yang dilakukan mampu menghasilkan produktivitas optimal.
“Minimnya pengetahuan dan keterampilan mengenai budidaya kelapa sawit yang baik masih menjadi salah satu penyebab produksi dan kualitas sawit rakyat belum optimal. Karena itu, pelatihan seperti ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas pekebun,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, kelompok pekebun juga harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kewajiban sertifikasi ISPO. Pelatihan menjadi sarana penting untuk memahami persyaratan administrasi maupun aspek teknis yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi. Ia berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada anggota kelompok tani lainnya sehingga manfaat pelatihan dapat menjangkau lebih banyak pekebun.
Pandangan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dr. Nasir. Menurut dia, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan wilayah, hingga penyediaan bahan baku bioenergi.
Di Provinsi Banten, luas perkebunan sawit mencapai sekitar 18 ribu hektare dan hampir 40 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Besarnya porsi perkebunan rakyat tersebut, kata Nasir, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM pekebun menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan sektor perkebunan di daerah.
Ia mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga mendorong tata kelola perkebunan yang memenuhi prinsip keberlanjutan melalui implementasi ISPO. Dengan demikian, sawit rakyat diharapkan mampu memenuhi tuntutan pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPDP, lembaga pelatihan, dan para pekebun harus terus diperkuat. Dengan SDM yang semakin kompeten, produktivitas meningkat, tata kelola membaik, dan standar keberlanjutan terpenuhi, kesejahteraan pekebun juga akan ikut meningkat,” kata Nasir.
Pelatihan implementasi ISPO ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat transformasi perkebunan sawit rakyat menuju tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas SDM, penerapan praktik budidaya yang sesuai standar, serta kesiapan menghadapi proses sertifikasi, pemerintah berharap perkebunan sawit rakyat tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga semakin siap menjawab tuntutan pasar global yang menempatkan aspek keberlanjutan sebagai salah satu syarat utama perdagangan komoditas.
