Pemerintah menaikkan anggaran Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga dua kali lipat dari sebelumnya Rp 30 juta per hektare menjadi Rp 60 juta per hektare. Kenaikan ini berlaku mulai Mei 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diambil untuk meningkatkan target program peremajaan sawit rakyat.
Pasalnya, realiasi PSR hingga kini belum pernah melampau target 180.000 hektare yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun lalu, realisasi PSR hanya 150 ribu hektare atau 70 persen dari target tersebut.
“Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu hektare per tahun,” kata Airlangga baru-baru ini.
Oleh karena itu, Airlangga berharap dengan kenaikan anggaran tersebut, proses peremajaan bisa berjalan lebih cepat dan mencapai target.
“Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp 60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun,” kata dia.
Secara keseluruhan, pemerintah melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) telah menyalurkan dana untuk PSR sebesar Rp 9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.
Airlangga juga menyoroti perlunya percepatan peremajaan mengingat kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspor komoditas tersebut mencapai US$28,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.
Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung jumlahnya kurang lebih sekitar 16,2 juta orang.
“Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan,” kata dia.
