JAMBI — Kabupaten Batanghari, Jambi mulai memperkuat kapasitas pekebun kelapa sawit untuk menghadapi tuntutan industri yang semakin ketat. Tidak hanya mengejar peningkatan produksi TBS, pemerintah daerah mendorong pekebun memahami tata kelola perkebunan berkelanjutan melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pelatihan implementasi ISPO dalam program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Kegiatan yang diselenggarakan PT Sumber Daya Indonesia Berjaya (SIB) ini diikuti 30 pekebun dari Kabupaten Batanghari.
Bagi Batanghari, pelatihan tersebut menjadi bagian penting untuk membangun pekebun yang tidak hanya mampu menghasilkan TBS, tetapi juga memahami bagaimana kebun dikelola secara legal, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Lembang Harahap, mengatakan peserta dari daerahnya sebagian berasal dari KUD Mutiara Bumi yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Sebagian lainnya berasal dari kelembagaan pekebun yang dipersiapkan mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Menurut Lembang, kesempatan mengikuti pelatihan ISPO harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengetahuan pekebun, terutama dalam menerapkan budidaya kelapa sawit yang baik, memperhatikan lingkungan dan mengutamakan keselamatan kerja.
“Kegiatan ini sangat kami apresiasi karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para petani di lapangan dalam hal budidaya kelapa sawit yang baik, yang selaras dengan lingkungan dan mengutamakan keselamatan kerja,” katanya.
Batanghari sendiri masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Lembang menyebut produksi pekebun di daerah tersebut rata-rata baru sekitar satu ton per hektare per bulan. Angka itu masih jauh dari potensi yang bisa dicapai jika praktik budidaya dan pengelolaan kebun dilakukan secara lebih baik.
Persoalan produktivitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah berharap peserta pelatihan tidak hanya menyerap materi untuk kepentingan kebunnya sendiri, tetapi menjadi penggerak yang dapat menularkan pengetahuan kepada pekebun lain.
“Harapan kami, para petani yang telah mengikuti pelatihan ini nantinya bisa menjadi kader-kader penyuluh di lapangan yang dapat menularkan pengetahuannya kepada petani sawit lainnya,” ujar Lembang.
Menurut dia, peningkatan produktivitas pada akhirnya akan berhubungan langsung dengan pendapatan keluarga pekebun. Semakin baik produktivitas kebun, semakin besar peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sawit.
Namun, tantangan Batanghari bukan hanya produktivitas. Pekebun juga harus mulai mempersiapkan diri menghadapi tuntutan tata kelola dan keberlanjutan yang semakin menjadi bagian penting dalam industri sawit.
Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Merangin, Budi Santoso, yang juga memberikan pandangan dalam kegiatan tersebut, menilai penerapan ISPO akan semakin penting karena industri sawit ke depan akan bertumpu pada regulasi yang semakin terukur. Mulai dari asal-usul dan kualitas bibit, tata kelola kebun, hingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian yang harus diperhatikan pekebun.
Bagi Batanghari, pengalaman KUD Mutiara Bumi menjadi modal penting. Koperasi tersebut disebut sebagai salah satu kelembagaan pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok pekebun lain yang sedang mempersiapkan diri menuju sertifikasi.
Direktur Utama PT Sumber Daya Indonesia Berjaya, Andi Yusuf Akbar, mengatakan Koperasi Mutiara Bumi di Desa Pompa Air, Kabupaten Batanghari, akan menjadi salah satu lokasi pembelajaran dalam rangkaian pelatihan. Peserta dapat melihat secara langsung bagaimana kelembagaan pekebun yang telah memperoleh sertifikasi menghadapi proses dan tantangan penerapan ISPO.
“Sebagai salah satu koperasi pertama, Koperasi Mutiara Bumi ini nantinya dapat memberikan pengalaman dan informasi mengenai apa saja tantangannya,” kata Andi.
Pengalaman tersebut penting karena implementasi ISPO bukan sekadar mengejar sertifikat. Di tingkat pekebun, penerapannya menuntut kesiapan kelembagaan, dokumen, legalitas serta tata kelola kebun yang konsisten.
Karena itu, Batanghari memiliki peluang menjadikan pengalaman Koperasi Mutiara Bumi sebagai model untuk memperluas penerapan ISPO di kalangan pekebun rakyat. Terlebih, sebagian peserta pelatihan berasal dari kelembagaan calon peserta PSR.
Penguatan SDM menjadi semakin penting karena pemerintah pusat menempatkan pelatihan sebagai salah satu instrumen peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Direktorat Jenderal Perkebunan menyebut produktivitas sawit rakyat secara nasional masih sekitar 3,3 ton minyak per hektare per tahun, sementara potensinya dapat mencapai 5–6 ton per hektare per tahun.
Dengan kondisi tersebut, pembenahan kebun rakyat harus berjalan bersamaan antara peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan dan penerapan prinsip keberlanjutan.
Bagi Batanghari, ISPO dengan demikian bukan sekadar agenda sertifikasi. Ia menjadi bagian dari proses membangun pekebun yang lebih terampil, kebun yang lebih tertata dan usaha perkebunan yang memiliki daya saing.
Pemerintah Kabupaten Batanghari juga menargetkan lahirnya pekebun yang lebih cerdas dan tangguh. Pelatihan ISPO diharapkan menjadi salah satu tahapan untuk mewujudkan target tersebut, sekaligus memperkuat posisi sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat daerah.
Jika pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan benar-benar diterapkan di lapangan dan ditularkan kepada pekebun lain, maka 30 peserta Batanghari tidak berhenti sebagai peserta pelatihan. Mereka dapat menjadi simpul baru penyebaran pengetahuan—mendorong semakin banyak kebun rakyat bergerak menuju praktik budidaya yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi dan tata kelola yang memenuhi prinsip keberlanjutan.
