Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah belum berencana membuka keran ekspor beras ke negara lain, termasuk Malaysia, yang baru-baru ini mengajukan permintaan impor ke Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Amran usai memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Nasional Penyuluh untuk percepatan swasembada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Sabtu (26/4).
Meski Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan lampu hijau untuk ekspor beras ke negara-negara tetangga, Amran menekankan, prioritas utama saat ini adalah memastikan stok beras dalam negeri tetap aman dan mencukupi.
“Kita upayakan dulu, stok kita diperkuat. Artinya kita bakal ekspor beras sesuai dengan arahan Pak Prabowo, yang penting kita dulu cukup dalam negeri,” kata Amran.
Amran menekankan bahwa jika ingin melakukan ekspor beras, stok beras dalam negeri harus terlebih dahulu mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan kalau bisa stoknya lebih dari cukup.
“Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? iklim tidak bersahabat? Kita harus mengantisipasi jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina,” tegas Amran.
Stok Beras dalam Negeri
Amran melaporkan, stok beras dalam bentuk cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini telah mencapai 3,18 juta ton. Menurut dia, jumlah ini jadi salah satu yang tertinggi sepanjang Indonesia merdeka.
“Capaian kita saat ini, khususnya stok (beras) itu 3.180.000 ton hari ini. Dan itu tertinggi selama 23 tahun, bahkan bisa jadi itu selama merdeka,” kata Amran.
Amran mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional juga mengalami lompatan besar. “Bukan kata saya, itu Januari–April 2025 kurang lebih 50-60 persen, sekitar 62 persen,” terang dia.
Amran mengatakan, kenaikan stok beras berkat kebijakan Presiden Prabowo dalam masa kerja 100 harinya. Khususnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
“Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi, khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan, dan itu berdampak pada produksi,” ujar Amran.
