Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono atau Mas Dar membuka Koordinasi Nasional Penyuluh Pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan nasional.
“Pagi ini, kita laksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Hadir secara offline di Kementan ada 5.000 orang, sisanya online,” kata Mas Dar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Sabtu (26/4).
Dia menegaskan, penyuluh pertanian memegang peran kunci dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah, salah satunya adalah swasembada pangan.
“Semua program boleh bagus, rencana boleh bagus, rincian boleh bagus, tapi pelaksanaannya yang melaksanakan adalah pasukan kita yang ada di lapangan. Yang kita andalkan adalah penyuluh pertanian,” kata dia.
Tidak hanya itu, lanjut Mas Dar, penyuluh juga berada di garda depan dalam memastikan penyerapan gabah berjalan maksimal.
“Penyuluh mendampingi petani, kadang dia mendampingi pas nanem, pas panen, pas penyerapan gabah, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya ini sudah jalan bagus, tinggal kita pompa terus supaya sepanjang tahun produktivitas kita cukup bagus,” imbuh dia.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan, tujuan koordinasi nasional untuk menguatkan kesiapsiagaan penyuluh pertanian dalam mendukung swasembada pangan.
Swasembada pangan ini dicapai melalui program-program percepatan luas tambah tanam (LTT), peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas padi dan jagung.
“Ini harus menjadi acuan dalam pergerakan di lapangan terutama dalam mendampingi petani untuk mewujudkan swasbada pangan dan menjadi semakin sejahtera,” kata dia.
Kedua, lanjutn Santi, tujuan koordinasi nasional ini adalah meningkatkan komitmen dalam mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan.
Santi menambahkan, peran penyuluh sangat vital dalam memastikan swasembada pangan, yang dicanangkan pemerintah bisa terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Saat ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga pemberian pemerintah atau HPP Gabas sebesar Rp 6.500 per kilogram di mana kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kejahatan petani dan meningkatkan produksi gardah nasional.
“Di samping juga kebijakan ketersediaan pupuk subsisid dengan cara tebus yang mudah serta pendampingan melalui penyeluruh pertanian dalam satu gerakan, satu komando, mewujudkan swasembada pangan,” kata Santi.
Sebagai informasi, penyuluh yang hadir secara langsung dalam koordinasi nasional penyuluh ini sebanyak 5.000, yang berasal dari seluruh Indonesia.
Kemudian juga dihadiri oleh 28.000 yang hadir melalui YouTube dan kemudian juga 4.000 penyeluruh yang hadir secara online melalui link Zoom dari Kementan dan berada di setiap BPP yang ada di seluruh Indonesia.
