Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Perusahaan Umum (Perum) Bulog memastikan penyerapan hasil petani berjalan optimal, menyikapi tren peningkatan produksi beras.
Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), diproyeksikan produksi beras sejak Juni-September 2024 terus bertumbuh. Produksi pada Juni diperkirakan mencapai 2,06 juta ton, meningkat menjadi 2,18 juta ton pada Juli.
Estimasi produksi beras pada Agustus dan September menunjukkan lonjakan signifikan, masing-masing mencapai 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton. Angka ini sudah melampaui kebutuhan konsumsi bulanan yang sebesar 2,55 juta ton.
Bapanas telah memberi penugasan ke Bulog terkait tambahan target penyerapan beras produksi dalam negeri di angka 600 ribu ton sampai akhir 2024.
“Tugas dan fungsi Bulog itu menyerap gabah dari petani. Setelah itu, lakukan produksi dijadikan beras dan disimpan,” tutur Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog Karawang, Jawa Barat, Rabu, (7/8).
Arief menekankan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Bapanas ke Bulog itu berfungsi untuk jaring pengaman bagi sedulur petani. HPP memastikan harga gabah tidak jatuh di bawah batas yang ditetapkan, menjaga agar petani tidak merugi.
“Jadi sebisa mungkin harga gabah tidak boleh sampai jatuh di bawah HPP itu. Bapak Presiden Joko Widodo pun selalu menekankan hal ini, agar petani tidak merugi, pedagang bisa untung, dan masyarakat senang saat berbelanja,” lanjutnya.
Pemerintah melalui Bapanas pada awal Juni resmi menetapkan pemberlakuan HPP gabah dan beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024. Melalui HPP tersebut, harga di tingkat petani senantiasa dapat terjaga.
BPS mencatat pada Juli 2024, rerata harga Gabah Kering Panen (GKP) kadar air 19,95 persen di tingkat petani berada di Rp 6.497 per kilogram (kg). Ini jauh lebih baik dibandingkan rerata harga GKP pada April 2024 yang sempat menyentuh Rp 5.686 per kg.
Secara nasional, total penyerapan produksi dalam negeri oleh Bulog sendiri per 3 Agustus telah mencapai 777 ribu ton. Lebih lanjut, pemerintah melalui Bapanas secara konsisten mengimplementasikan berbagai program intervensi yang menyasar secara koherensi, mulai dari produsen sampai konsumen. Di hilir, salah satunya dengan melanjutkan program bantuan pangan (banpang) beras.
“Pemerintah tidak hanya fokus di hulu saja. Di hilir, program bantuan pangan beras telah digulirkan kembali. Program ini memang penting bagi 22 juta masyarakat berpendapatan rendah yang memerlukan dan pemerintah hadir untuk itu,” terang Arief.
“Bantuan beras 10 kilo per masing-masing keluarga penerima telah kembali pemerintah jalankan bersama Bulog di Agustus ini. Nanti Oktober dan Desember juga. Pemerintah sudah bantu meng-cover konsumsi keluarga berpendapatan rendah. Jadi selanjutnya akan bisa menekan inflasi beras itu sendiri. Tren itu telah kita lihat sejak tahun lalu,” tandasnya.
Selama tahun 2023, program banpang beras telah terlaksana selama 7 bulan. Program ini dinilai mampu jadi salah satu faktor penekan dan stabilisator inflasi. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga angka 5,63 persen. Namun setelah digelontorkan banpang beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen di Desember 2023.
Di 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran banpang beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras kembali menurun dan bahkan mengalami deflasi pada April dan Mei. Terbaru, inflasi beras di Juli dicatat BPS berada di 0,94 persen.
