Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi kakao dan kelapa.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merujuk pada hasil Rapat Internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka, Rabu (10/7).
Airlangga mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.
“Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen.
Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan,” ujar Airlangga.
Karena itu, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada BPDPKS yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.
“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS,” kata Airlangga.
” Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” sambung Ketua Umum Partai Golkar ini.
Airlangga juga menerangkan bahwa akan ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao Kebun Rakyat yang direvitalisasi. Kemudian, pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.
Selain membahas kakao dan kelapa, Airlangga juga menghadiri Rapat Internal di Istana Merdeka mengenai bioetanol. Dia menjelaskan, rapat tersebut membahas tentang bensin bersulfur rendah yang dikaji oleh Pertamina.
“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5%). Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya. Kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita itu dikaji lagi,” pungkas dia.
