Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan kesiapan penuh melaksanakan target penugasan pemerintah untuk penyerapan beras sebesar 4 juta ton pada 2026 sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat, Senin (5/1).
Rizal menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan kapasitas gudang hingga digitalisasi sistem pembayaran kepada petani guna mendukung pencapaian target penyerapan beras tersebut.
Terkait penguatan infrastruktur pergudangan, purnawirawan TNI tersebut menyampaikan Bulog menyiapkan cadangan gudang dengan stok minimal 2 juta ton untuk menyambut musim panen awal.
“Khususnya pada semester I 2026, kami harus memiliki stok gudang minimal 2 juta ton hingga Februari. Sampai hari ini, kapasitas yang sudah tersedia mencapai sekitar 1,5 juta ton. Artinya, masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 ribu ton,” ujar Rizal.
Rizal menambahkan, apabila target kapasitas gudang tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, Bulog akan memanfaatkan gudang milik TNI dan Polri.
“Dan gudang-gudang ini apabila nanti memang terpaksa kami tidak dapatkan, kami akan manfaatkan saudara-saudara kami dari TNI Polri,” kata dia.
Menurut Rizal, jajaran TNI memiliki gudang dengan kapasitas besar yang tersebar di berbagai matra, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, hingga TNI Angkatan Udara. Begitu pula gudang milik Polri.
Selain penguatan gudang, Rizal juga tengah menyiapkan terobosan di sisi hulu melalui digitalisasi sistem pembayaran kepada petani. Skema ini dirancang untuk menggantikan pembayaran tunai yang selama ini dilakukan di lapangan.
“Kami juga sedang membuat konsep pak Menteri yaitu pembayaran khusus untuk para petani yang selama ini dibayar dengan cash di lapangan. Kami akan bayar dengan proses, dengan digitalisasi,” kata dia.
Menurut Rizal, digitalisasi pembayaran bertujuan menjaga keamanan petugas, khususnya yang membawa uang tunai di lapangan, mendorong petani lebih rajin menabung, serta menekan potensi penyimpangan oleh oknum.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada petani sekaligus memastikan harga gabah kering panen (GKP) diterima sesuai ketentuan.
“Ini akan lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi petani yang mendapat harga harga gabah GKP itu di bawah Rp 6.500 per kilogram,” imbuh dia.
Terkait sistem pembayaran ini, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan agar kebijakan ini diterapkan sangat hati-hati.
Menurut dia saat itu infrastruktur pendukung digitalisasi belum siap, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.
“Jadi, infrastruktur tidak siap, kita rugi kurang lebih Rp 50 sampai 100 triliun,” kata Amran.
Karena itu, Amran menyarankan Bulog tetap menjalankan pembayaran tunai bersamaan dengan skema digital. Menurut dia, penerapan dua sistem diperlukan agar pembelian gabah kering panen (GKP) dari petani tetap berjalan lancar.
Tokoh asal Sulawesi Selan itu juga mengingatkan agar kegagalan pada program Kartu Tani tidak terulang. Saat itu, sekitar 20 persen petani sempat tidak mendapatkan pupuk bersubsidi akibat kendala sistem.
“Hati-hati, gunakan ganda saja. Tahun lalu gagal karena itu 20 persen [petani, red] tidak dapat pupuk gara-gara ini,” imbuh Amran.
Reporter: Supianto
