Dewan Persusuan Nasional (DPN) meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan peternakan sapi perah rakyat sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan nasional. Permintaan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) ke-18 pada 1 Juni 2026.
Ketua DPN, Teguh Boediyana, mengatakan pengembangan peternakan sapi perah rakyat perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah mengingat produksi susu segar dalam negeri hingga saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
“Kami mengusulkan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan usaha peternakan sapi perah khususnya peternakan sapi perah rakyat menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan,” kata Teguh dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin (1/6).
Dia mengatakan, meski Hari Susu Nusantara telah diperingati selama 18 tahun sejak ditetapkan pada 2008, tujuan untuk mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar nasional belum tercapai secara signifikan.
Saat ini populasi sapi perah nasional masih berada pada kisaran 600 ribu ekor. Sementara itu, rata-rata kepemilikan peternak rakyat hanya sekitar dua hingga empat ekor sapi perah, sehingga kapasitas produksi susu nasional masih terbatas.
Selain meminta peternakan sapi perah rakyat masuk dalam prioritas swasembada pangan, DPN juga mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus, setidaknya dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), guna mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat.
Menurut Teguh, keberadaan payung hukum tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada susu nasional.
DPN juga meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat untuk menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi. Selama ini, susu segar hasil peternak sebagian besar hanya menjadi bahan baku industri pengolahan susu (IPS), sementara nilai tambah dari berbagai produk olahan susu belum banyak dinikmati peternak.
“Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera,” ujarnya.
Selain itu, DPN mengusulkan agar perkembangan investasi peternakan sapi perah skala besar diatur melalui pola kemitraan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat. Salah satu usulan yang disampaikan adalah kewajiban memplasmakan sedikitnya 20 persen populasi sapi perah pada peternakan skala besar kepada peternak rakyat.
DPN juga mendorong percepatan hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat agar dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, tingginya harga sapi perah impor dinilai menjadi hambatan bagi peternak untuk meningkatkan skala usaha. Karena itu, DPN meminta pemerintah memberikan subsidi harga sapi perah impor guna membantu peternak menambah populasi ternaknya.
Menurut DPN, berbagai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat industri persusuan nasional, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu dan bahan baku susu.
Reporter: Supianto
