Target produksi sawit nasional sebesar 92,44 juta ton pada 2045 masih jauh dari capaian saat ini yang baru sekitar 53 juta ton. Karena itu, percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.
“Ini memang masih jauh, ya, jauh sekali,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono dalam diskusi bertajuk Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (6/11).
Eddy menjelaskan, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, diperlukan langkah agresif melalui peremajaan sawit rakyat dan perluasan lahan secara terukur.
Dia memaparkan skenario yang disusun GAPKI, di mana peremajaan sawit rakyat perlu ditingkatkan hingga 250 ribu hektare per tahun, sedangkan perkebunan besar ditargetkan 350 ribu hektare per tahun.
Selain itu, perluasan lahan juga harus dilakukan secara bertahap, yakni 50 ribu hektare per tahun untuk perkebunan rakyat dan 100 ribu hektare per tahun untuk perkebunan besar.
“Total kita harus menambah untuk ekstensifikasi (lahan baru) 4 juta hektare untuk mencapai 90 juta ton tadi,” tutur Eddy.
Tantangan PSR
Eddy mengakui, tantangan terbesar untuk mencapai target produksi 92 juta ton ada pada program PSR yang pencapaiannya hingga kini masih sangat rendah, terutama di kalangan pekebun sawit rakyat.
“Memang pencapaiannya masih sangat rendah. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana untuk meningkatkan peremajaan sawit rakyat ini,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, berbeda dengan perusahaan besar yang setiap tahun secara rutin melakukan replanting sekitar 4–5 persen dari total tanaman produktif, petani rakyat masih menghadapi berbagai kendala untuk melakukan peremajaan.
“Kadang-kadang rakyat itu begini, mereka masih menghasilkan, masih ada duitnya. Kenapa saya tebang? Kalau saya tebang saya makan apa. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama,” ujar Eddy.
Dia menjelaskan, produktivitas sawit rakyat saat ini banyak yang sudah turun di bawah 10 ton per hektare per tahun, padahal secara ekonomis idealnya minimal 18 ton per hektare per tahun. Meski demikian, banyak petani tetap enggan menebang karena khawatir kehilangan penghasilan.
Kemudian, ada petani juga yang sebenarnya siap melakukan PSR, tetapi tidak bisa mengakses dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp 60 juta per hektare karena lahannya masuk kategori kawasan hutan, meskipun sudah memiliki sertifikat hak milik.
“Banyak kasus seperti ini. Misalnya, plasma eks PIR Trans era Orde Baru yang sebenarnya sudah bersertifikat hak milik, tapi kemudian dikategorikan sebagai kawasan hutan. Akibatnya mereka tidak bisa mengakses dana hibah PSR,” jelas dia.
Menurut Eddy, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan pelaku usaha agar peremajaan sawit rakyat bisa berjalan lebih cepat dan target produksi nasional 92 juta ton dapat tercapai.
Reporter: Supianto
