Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) kembali menggelar International Conference & Exhibition On Palm Oil (ICEPO) 21-22 Mei 2024 di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta. Konferensi internasional ke 8 ini digelar setelah vakum sejak 2017 lalu.
Ketua Umum GPPI, Delima Hasri Azahari mengatakan bahwa ICEPO ke 8 ini adalah reborn sejak terakhir digelar pada 2017 lalu. Delima mengaku ICEPO merupakan komitmen Gabungan Perusahaan Perkebunana Indonesia (GPPI) pada program perkebunan sawit di Indonesia.
“ICEPO dimulai pada 2010 dan terakhir digelar pada 2017. Sempat vakum karena pandemi dan baru pada 2024 ini kita laksanakan lagi, jadi ini kita menyebutnya ICEPO Reborn,” paparnya.
“Termasuk isu sustainability, isu yang sedang hot sekarang terkait carbon trading dan zero emission. Yang paling penting dalam acara-acara ICEPO isu yang kita angkat adalah isu yang membuat stakeholder , petani sawit tetap menjaga planet untuk kepetingan manusia dan mereka juga harus profit” Jelasnya.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri dalam sambutannya mengatakan, sebagai produsen sawit, Indonesia harus mempersiapkan apa yang diminta oleh pasar. Yang pertama ialah terkait sustainability pekebun sawit, karena itu pemerintah terus mendorong sistem data base pekebun.
“Yang pertama sistem informasi perizinan perkebunan (Siperibun). Dan Alhamdulilah data base siperibun kita 2.140 perusahaan sawit. Itu akan terus di update oleh perusahaan perkebunan, dan kita berharap perusahaan selalu tertib melakukan pelaporan kegiatan perusahaanya,” tambah Prayudi.
Kedua adalah perbaikan pendataan pekebun sawit yang mencapai 2,5 juta pekebun dan menguasai sekitar 6 juta ha lahan sawit.
“By name by addres sedang kita perbaiki yang kita sebut dengan surat tanda daftar budidaya. Dalam kesempatan ini kami berharap mendapat dukungan dari seluruh stakeholder dilakukan pendataan pekebun. Dan kami dari sisi pemerintah sedang melakukan penyederhanaan sistem pendataan tersebut.” Ungkapnya.
Lebih lanjut Prayudi mengatakan pemerintah juga sedang menyusun nasional dashboard yang dalam waktu dekat bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan perdagangan sawit baik CPO maupun turunannya.
“Kami juga sedang melakukan penguatan sertifikasi ISPO. Kita sedang melakukan proses revisi Perpres 44, juga Permentan 38 sedang kami lakukan proses revisi untuk penyederhanaan sistem ISPO tanpa melepas prinsip-prinsip yang sudah kita kenal selama ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Prayudi mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh stakeholder sawit berkolaborasi untuk meyakinkan pasar bahwa Indonesia merupakan produsen sawit yang berprinsip sustainability.
