Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika menegaskan, industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan saat mewakili Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keynote speech di acara Sawit Indonesia Award, Jakarta, Kamis (12/12).
“Kami meyakini dengan sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan upaya mencapai pertumbuhan 8 persen yang ditargerkn Presiden prabowo Subianto dapat dicapai,” kata Putu.
Dia menyebutkan, industri kelapa sawit telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2023, nilai ekonomi industri ini diperkirakan mencapai Rp750 triliun, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional.
Sektor kelapa sawit juga menyumbang devisa ekspor hingga USD 28,45 miliar, atau setara Rp455 triliun. Nilai tersebut didominasi oleh produk turunan sawit, dengan 93,5 persen volume ekspor berupa produk olahan.
“Hal ini mencerminkan kinerja industri hilir yang gemilang dan multiplier effect dari hilirisasi industri,” ujar Putu.
Pada aspek sosial ekonomi, lanjut Putu, sektor kelapa sawit juga menyerap tenaga kerja sekitar 4,2 juta orang di daerah sentra sawit, yang sebagian besar berada di luar Pulau Jawa.
“Keberadaan industri sawit berperan penting dalam menggerakkan aktivitas produktif di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menjaga kedaulatan ekonomi dan teritorial di perbatasan negara, serta mendorong pertumbuhan kawasan industri baru berbasis kelapa sawit di luar Pulau Jawa,” ujar dia.
Putu menambahkan, Kemenperin telah menyusun misi Sawit Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan konsumsi kelapa sawit terbesar di dunia.
Hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yang fokus pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas strategis, termasuk kelapa sawit.
“Misi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri kelapa sawit dan mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan,” ujar Putu.
Menurutnya, suksesnya program hilirisasi sawit bermuara pada dua milestone kebijakan utama, yaitu restrukturisasi tarif ekspor secara progresif pada tahun 2011 dan kombinasi kebijakan fiskal berupa pungutan dana perkebunan yang dikelola BPPDPKS, serta kebijakan mandatori biodiesel.
“Sampai saat ini mandatori biodiesel telah mencampai komposisi 35 peren dan akan bertambaha yang rencanya mulai tahun 2025,” ujar dia.
Dengan kombinasi dan implementasi dua kebijakan tersebut, pengelolaan suplai minyak sawit global lebih terarah, menjaga harga TBS petani sawit rakyat, serta mampu meningkatkan populasi industri hilir sawit.
Kemenperin juga telah mengambil langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing guna mewujudkan industri hilir sawit yang berkelanjutan.
Dalam 10 tahun terakhir, Kemenperin telah memfasilitasi investasi baru dan perluasan pabrik olahan kelapa sawit melalui insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk pemberian harga gas tertentu bagi industri oleokimia, serta kebijakan disinsentif tarif pungutan ekspor yang pro-pertumbuhan industri hilir di dalam negeri.
Kementan Genjot Produktivitas
Di tempat yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, berencana memanggil pelaku usaha sawit untuk menandatangani komitmen bersama dalam upaya meningkatkan produksi sawit di Indonesia.
“Saya akan panggil teman-teman, suruh tanda tangan komitmen untuk meningkatkan produksi sawit minimal 1,5 ton per hektare dalam bentuk crude palm oil (CPO),” kata Heru.
Heru mengakui, setiap tahun dia sering mendapat pertanyaan dari Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) terkait lambatnya pelaksanaan Permajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Gula kemarin sudah saya lakukan di Yogyakarta tandatangan komitmen, dan alhamdulillah tadi di Rakortas itu disampaikan oleh Pak Menko, Insyaallah tahun depan kita tidak impor gula,” ujarnya.
Heru berharap, dengan adanya komitmen yang sama di sektor sawit, target besar untuk meningkatkan produktivitas sawit dapat tercapai. “Ya, kami tentu berharap dalam waktu yang tidak lama, arahan Bapak Presiden agar produktivitas sawit mencapai 100 ton per hektare bisa tercapai,” kata dia.
Namun, dia juga menekankan, pencapaian target tersebut tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya gebrakan dari para pelaku usaha sawit besar. “Itu mustahil kalau para pelaku usaha sawit yang besar ini tidak melaku gebrakan,” pungaknya.
Dalam acara Sawit Indonesia Award, Agus meraih penghargaan sebagai tokoh penggerak hilirisasi dan modernisasi industri sawit Indonesia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) mendapat penghargaan atas inovasi kebijakan integrasi sawit dengan tanaman pangan.
