Saat ini, Indonesia memiliki 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi, membentang dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut, 12 KEK fokus pada industri, delapan pada pariwisata, dua di sektor digital, dan dua lagi di sektor jasa.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, dalam seminar “Peranan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Industri Hilir Sawit Bernilai Tambah Tinggi”, yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Jakarta, Senin (4/11).
Rizal menjelaskan, dari 24 KEK tersebut, ada empat yang memiliki kegiatan utama terkait pengolahan sawit, yaitu KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MTBK) di Kalimantan Timur, KEK Sorong di Papua Barat Daya, dan KEK Arun Lhokseumawe di Kabupaten Aceh.
“Khusus buat KEK yang berusaha atau memiliki tema industri pengolahan sawit ini sudah ada 37 pelaku usaha dengan realisasi investasi kumulatif Rp 21,9 triliun dan juga menyerap tenaga kerja sebanyak 6.247 orang,” kata Rizal.
Rizal menambahkan, KEK Sei Mangkei merupakan kontributor terbesar untuk roduk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun.
“Kemudian juga untuk kesempatan kerja, KEK Semangke sudah membuka lapangan kerja 25–74 ribu orang per tahun. Jadi, ini memang cukup menggemberikan dari prestasi yang ditorehkan oleh KEK Sei Mangkei,” ungkap dia.
Lebih lanjut, capaian dan multiplier effect dari pengembangan kelapa sawit di KEK sangat signifikan. Di KEK Sei Semangke, misalnya, terdapat ekspor hiliriasi sawit yang mencapai Rp 5,4 triliun pada tahun 2023.
“Ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan perekonomian nasional,” ungkap dia.
Sementara itu, di KEK MTBK, masyarakat setempat menikmati manfaat berupa suplai listrik dan air bersih, yang meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di KEK Sorong, pengembangan kawasan ini telah mendorong pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya, memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan peluang usaha baru.
Sedangkan di KEK Arun Lhokseumawe, pengembangan kawasan ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fasilitas dan Kemudahan KEK
Pemerintah terus mendorong pengembangan KEK baru dengan berbagai kemudahan yang menarik bagi para investor. Salah satunya adalah insentif fiskal, yang mencakup tax holiday dan tax allowance.
Sebagai contoh, tax holiday diberikan sesuai dengan besaran nilai investasi di KEK. Pelaku usaha yang menginvestasikan hingga Rp 1 miliar dapat menikmati pembebasan pajak selama 10 tahun. Untuk investasi di atas Rp 500 miliar, tax holiday berlaku selama 15 tahun, dan bagi yang berinvestasi lebih dari Rp 1 triliun, mereka dapat menikmati pembebasan pajak selama 20 tahun.
“Dua puluh tahun nggak bayar pajak. Itu salah satu insentif kenapa menarik investor luar negeri untuk masuk ke KEK,” ujar Rizal.
Selain itu, terdapat juga kebijakan penghapusan PPN untuk penyerahan barang kena pajak yang tidak berwujud. Bahan baku yang masuk ke KEK juga tidak dikenakan biaya masuk, yang semakin mengurangi beban biaya bagi pelaku usaha.
“Prosedur bea dan cukai pun dipercepat, karena di masing-masing KEK telah ditunjuk administrator yang berasal dari pihak bea cukai,” kata dia.
Lebih lanjut, pajak daerah berupaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu juga mendapatkan keringanan 50–100 persen, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.
“Dari peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan potongan PBB serta BPHTB antara 50-100 persen,” pungkas Rizal.
