Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) berkolaborasi dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia mendorong transformasi tata kelola sawit berbasis prinsip keberlanjutan, dengan menekankan praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 yang mempertemukan lintas sektor guna merumuskan langkah konkret, di tengah implementasi tata kelola sawit yang dinilai belum optimal di lapangan.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Pangan, Widiastuti menegaskan bahwa kelapa sawit saat merupakan komoditi strategis yang mendukung kemandirian pangan dan energi.
Namun demikian tantangan menembus pasar global menghadapi isu-isu lingkungan, deforestasi dan keberlanjutan.
“Transformasi perbaikan tata kelola perlu dilakukan dengan fokus pada optimalisasi lahan sawit yang ada dengan opsi perluasan, kemudian inklusivitas petani swadaya serta penguatan standar keberlanjutan nasional,” ujarnya.
Indonesia sendiri menyumbang sekitar 58 persen produksi minyak sawit dunia, dengan volume mencapai 46 hingga 51,6 juta ton CPO dari total luas perkebunan 16,83 juta hektare. Sekitar 40 persen di antaranya merupakan lahan petani swadaya yang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari produktivitas rendah hingga keterbatasan dukungan.
Menurut Widiastuti, peningkatan produktivitas petani swadaya perlu didorong melalui penyelesaian legalitas lahan, akses terhadap bibit unggul dan pupuk, serta kemudahan pembiayaan.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan keberlanjutan ekosistem.
“Kita punya sumber daya, kita punya skala, yang kita butuhkan sekarang adalah tata kelola yang benar-benar inklusif dan sistem yang mampu menjawab standar global tanpa mengorbankan petani kecil di dalamnya,” ujarnya.
Senada, CEO Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menekankan bahwa daya saing sawit harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, melalui pendampingan dan intensifikasi yang tepat, produktivitas petani dapat ditingkatkan tanpa membuka lahan baru, sehingga mampu menekan kerusakan lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati.
“Dengan penguatan kapasitas dan praktik budidaya yang lebih baik, standar global tidak lagi menjadi tekanan, melainkan peluang. Di situlah peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring,” ujar Aditya.
Lebih lanjut, Aditya menekankan bahwa keberlanjutan ini berarti jangkla Panjang, mengutamakan perbaikan manajemen internal, seperti peremajaan tanaman dan optimalisasi nutrisi”.
Diskusi dalam forum berlangsung dalam dua sesi yang bergerak dari hulu ke hilir — dari kerangka kebijakan nasional hingga tantangan nyata yang dihadapi petani di lapangan. Hasilnya diharapkan bukan sekadar rekomendasi biasa, melainkan komitmen konkret lintas kementerian dan sektor untuk mempercepat transformasi sawit agar lebih optimal.
Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendorong transformasi tata kelola sawit yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
Forum ini diharapkan menjadi titik tolak langkah-langkah konkret, khususnya dalam memperkuat pendampingan dan intensifikasi bagi petani swadaya guna meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, manfaat transformasi tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh petani swadaya sebagai fondasi utama sektor ini.
Reporter: Supianto
