Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa percepatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih terkendala, salah satunya karena banyak peternak yang enggan menyuntikkan vaksin ke sapi-sapi mereka.
“Kita hadapi sampai dengan saat ini berdasarkan pengalaman yang terbaru dari bulan Desember sampai dengan Januari ini kami masih menemukan banyak para peternak kita yang masih menolak sapinya dipaksin,” kata Agung ditemui di Jakarta, Jumat (24/1).
Agung menjelaskan, alasan peternak menolak vaksinasi bermacam-macam, di antaranya kekhawatiran terhadap efek samping vaksin dan anggapan bahwa vaksinasi tidak diperlukan lagi setelah gejala klinis PMK pada sapi sembuh.
“PMK ini kalau ditangani itu bisa sembuh begitu sudah sembuh, waktunya dia vaksinasi, mereka tidak melakukan vaksinasi lagi karena, ya dianggap nggak butuh lagi pak, vaksinnya kemudian takut kalau dipaksin nanti ternyaknya apa-apa gitu,” jelas Agung.
Menurut Agung, penolakan ini terjadi karena kurangnya informasi yang memadai. Untuk itu, pihaknya menyiapkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi agar peternak lebih sadar pentingnya vaksinasi.
“Kita ingin para peternak mau lakukan vaksinasi bukan hanya terpaksa, tetapi dari keinginannya dan pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya,” kata Agung.Â
Kendala lain dalam penanggulangan PMK ini, yaitu keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis para medis yang melakukan vaksinasi.
Tenaga yang memadai menjadi kunci utama dalam penanganan PMK, mengingat 90 persen peternakan di Indonesia dikelola oleh peternak rakyat dengan kepemilikan sapi terbatas—antara 2 hingga 5 ekor—dan tersebar di berbagai wilayah.
“Kenapa ini sangat penting? karena 90 persen peternakan di Indonesia adalah peternakan rakyat dengan sebaran yang sangat luas kepemilikan 2 sampai dengan 5 ekor sehingga ini membutuhkan SDM yang cukup banyak,” jelas Agung.
Kolaborasi dari semua pihak, termasuk asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan agar jumlah SDM yang tersedia mampu meng-cover target vaksinasi sebanyak 2 juta dosis hingga pertengahan Maret nanti.
“Kolaborasi dari semua stakeholder ini dibutuhkan agar jumlah SDM kita mampu meng-cover perlaksanaan vaksinasi yang kita targetkan untuk periode sampai dengan pertengahan Maret nanti sebanyak 2 juta dosis vaksinasi,” tutur dia.
Untuk peternak yang ingin melakukan vaksinasi, kata Agung, mereka dapat melaporkan diri ke dinas terkait. Kementan juga menyediakan beberapa saluran hotline, hotline nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Peternak tinggal memilih salah satu yang tersedia. Jika melalui hotline nasional, informasi sudah kami sebarkan, begitu juga dengan hotline provinsi dan kabupaten,” kata Agung.
Nantinya, tim petugas gabungan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan mungkin juga dari pusat akan datang untuk melakukan pengecekan. Namun, perlu diingat bahwa hanya peternak dengan hewan yang sehat yang dapat divaksinasi.
“Jika ternak menunjukkan gejala klinis—yang sudah banyak diketahui—vaksinasi tidak dapat dilakukan, dan ternak harus diobati terlebih dahulu,” pungkas Agung.
