Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan daging sapi untuk kebutuhan Idulfitri dan Iduladha 2025, meskipun ada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda menegaskan bahwa meskipun ada kasus PMK yang menyerang beberapa daerah, dampaknya terhadap populasi sapi Indonesia tidak signifikan dan tidak akan mengganggu pasokan daging.
“Dari sekitar 27 ribu kasus PMK, sebanyak 858 ekor sapi dilaporkan mati, yang berarti hanya sekitar 2 persen dari populasi ternak yang terdampak,” ujar Agung di Jakarta, Minggu (27/1).
Dengan demikian, lanjut Agung, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan daging sapi untuk Idulfitri maupun Iduladha, karena populasi sapi Indonesia masih cukup banyak.
Agung juga menambahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan telah menetapkan kebutuhan impor daging sapi untuk memenuhi permintaan dalam negeri sepanjang tahun 2025.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan untuk melakukan impor daging beku guna memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.
“Sudah ada penugasan kepada BUMN untuk melakukan importasi daging beku. Jadi, tidak perlu khawatir, stok kita pun kita monitor terus yang ada di gudang,” kata Agung.
Menurut dia, peningkatan kasus dan kematian saat ini jauh lebih rendah dibandingkan saat PMK mewabah pada 2022. Meski saat itu kasus kematian akibat PMK sangat tinggi, pemerintah mampu memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau.
“Tahun 2022 yang lebih heboh. Namun, kematian yang luar biasa pun, kita bisa melewati, apalagi kasus sekarang yang sudah mulai melandai. Jadi tidak perlu panik, Insyaallah kita bisa menyediakan kebutuhan daging sapi,” tegas Agung.
Dia menegaskan, stok untuk kebutuhan lebaran nanti masih mencukupi, baik dari stok daging beku yang ada di gudang-gudang importir, sapi siap potong di feedlot (tempat penggemukan), maupun sapi-sapi dari peternakan rakyat, yang berada di zona hijau PMK.
“Dan saya yakin, setiap provinsi juga sudah menghitung neraca komoditasnya untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan daging selalu terjaga dengan baik,” kata dia.
