Sebanyak 1,7 juta ton beras sisa impor tahun lalu masih tersimpan di gudang Bulog. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengkhawatirkan beras tersebut akan rusak bila tidak segera dikeluarkan atau didistribusikan ke masyarakat.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (2/7), Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa beras impor tersebut sudah terlalu lama disimpan di gudang Bulog, sehingga kualitas menurun.
Ia menjelaskan bahwa beras itu sudah ada kutunya, meski bukan kutu hitam melainkan kutu putih, yang menunjukkan beras tersebut tidak lagi fresh (segar).
“Kalau impor masuknya bulan 10 (Oktober 2024), berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” tegasnya.
Meski demikian, ia meminta agar pemerintah memastikan terlebih dahulu kualitas beras yang akan disalurkan sebagai bantuan pangan.
“Apakah kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya yang sudah ada kutuk dan sebagainya. Itu kan tidak baik,” sambungnya.
Dengan masuknya beras-beras baru hasil panen, ia menegaskan bahwa stok lama sebaiknya segera dikeluarkan dan dibagikan. “Itu saja concern kami,” ujarnya.
Titiek juga meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi beras-beras yang sudah lama disimpan. Menurutnya, meskipun setiap kali ditanya selalu dijawab sudah ada pengobatan penyemprotan, penyemprotan tersebut hanya dilakukan di bagian luar saja.
“Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon, bagian tengahnya kan tidak dapat disemprot. Jadi tolong diperhatikan itu,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Mentan Amran menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap beras impor tahun 2024.
“Kalau itu 2024 ibu ketua, kami sudah cek, kami sudah beritahu wanti-wanti. Maaf ini kan banyak menanyakan ke kami. Izin ibu ketua bukan kami melempar tanggung jawab,” katanya.
“Kami ini adalah memang tanggung jawabnya untuk sementara belum ada, legalitasnya itu tanggung jawab Bulog. Tetapi, kami ikut karena kami diminta Bapak Presiden mengawal,” sambungnya.
Mentan Amran juga menyampaikan bahwa stok beras masih relatif aman karena sebagian besar pengadaannya berasal dari tahun 2024, walaupun ada sebagian kecil dari pengadaan 2023 yang sudah dikeluarkan.
“Pada umumnya sebagian besar di 2024, dan kami ikut monitor terus,” tegasnya.
Mentan Amran menjelaskan bahwa dari sisa beras impor sebanyak 1,7 juta ton, pihaknya berencana mengeluarkan 360 ribu ton untuk bantuan pangan, dan 1,2 juta ton untuk program SPHP. Pengeluaran ini akan diprioritaskan untuk stok yang lebih awal masuk ke gudang.
“Jadi ini yang 1,7 juta ton, hitungannya 362 ribu ton ditambah 1,2 juta ton, jadi sekitar 1,6 juta ton yang akan keluar. Setelah itu, beras yang ada di Bulog nanti semuanya akan berasal dari pengadaan baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pengadaan beras dalam negeri sudah mencapai 2,7 juta ton, dan jika target 4 juta ton tercapai, maka pada akhir tahun stok beras akan mencapai sekitar 3 juta ton. Jumlah ini diperkirakan menjadi stok tertinggi yang pernah dimiliki.
“Jadi, stok beras sangat aman karena semuanya akan beras baru di akhir tahun,” ujarnya optimistis.
Untuk mencapai itu, Mentan Amran mengajukan revisi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Dalam aturan ini disebutkan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 sebesar 3 juta ton.
“Kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton. Karena di luar prediksi target kita serapan beras tahun ini 3 juta ton. Padahal posisi sudah hampir 2,7 juta ton berarti tinggal 300 ton,” imbuhnya.
