DPR Sebut Kebijakan Harga Gabah Aneh Bin Ajaib

0
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan kritik dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian di Senayan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan harga gabah dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian di Senayan di Jakarta, Rabu (16/7).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di sektor pangan, terutama penetapan harga gabah dan beras yang dianggap tidak logis dan bertentangan dengan prinsip ekonomi.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian di Senayan, Rokhmin mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi kerja cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengungkap pelanggaran dalam tata niaga perberasan.

Namun, ia menegaskan bahwa akar persoalan di sektor pangan belum pernah benar-benar diselesaikan, dan terus berulang dari tahun ke tahun.

“Kalau kita orang cerdas dan ikhlas, berarti ada something wrong cara-cara kita menangani, yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya. Jadi, yang harus kita address antara Kementerian dengan Komisi IV, itu harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repetitive terjadi?” ujarnya.

Menurutnya, salah satu akar masalah sistem perberasan saat ini adalah kebijakan harga yang tidak logis. Ia mencontohkan penetapan kebijakan harga gabah kering panen (GKP) oleh Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk semua jenis mutu (any quality), sementara harga eceran tertinggi (HET) beras hanya dipatok Rp 12.500 per kg. Padahal, konversi dari gabah ke beras rata-rata hanya 50 persen.

“Pak Menteri lebih tahu dari kami, konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50 persen. Jadi kalau menjual Rp 13.000 per kg aja udah rugi itu,” ujarnya.

Rokhmin sepakat bahwa penegakan hukum dalam tata niaga perberasan harus benar-benar diperkuat. Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang bertentangan dengan logika ekonomi.

“Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi, Pak. Yang soal harga kering panen dengan HET itu, menurut saya aneh bin ajaib orang yang membuat policy semacam itu,” tegasnya.

Rokhmin juga menekankan bahwa Komisi IV DPR RI saat ini adalah komisi yang cerdas dan ikhlas, yang tidak ingin lagi menyelesaikan masalah hanya dengan pencitraan.

“Jadi bukti bahwa kita usulkan, karena Komisi IV yang sekarang ini adalah komisi yang cerdas dan ikhlas. Nggak mau lagi meng-address masalah itu, Pak Menteri, dengan cara-cara pencitraan saja,” ujarnya.

Ia menilai, Menteri Pertanian saat ini adalah sosok yang cerdas dan tulus, sehingga perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. “Sekali lagi, you are smart minister. Kita duduk bersama. Kita harus address akar masalahnya, Pak,” ucap Rokhmin.

Ia mengingatkan bahwa kondisi rakyat sangat memprihatinkan, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi.

“Kasihan bangsa ini, Pak. Pengangguran membludak. Kemiskinan, kalau menurut Bank Dunia, mencapai 68 persen. Bapak orang kecil, saya orang kecil. Orang nelayan, Pak. Di lapangan itu rakyat benar-benar menderita,” katanya.

Rokhmin menegaskan, jika pemerintah bekerja hanya sebatas pencitraan atau reaktif setelah diliput media, maka semua pihak ikut berdosa.

“Kalau sekali lagi pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangat tai ayam setelah diliput TV, lalu selesai begitu saja, itu berdosa kita semua,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak Kementan sebagai mitra sejati untuk bicara jujur dan terbuka, demi menyelesaikan masalah secara mendalam.

“Kami sudah berazam (bertekad), sudah berniat. Komisi IV itu mitra sejati. Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi. Jadi kita harus berbicara jujur dan blak-blakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini