Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (21/11).
Ketua rombongan Komisi IV, Ahmad Yohan menyatakan, kunjungan ini bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal,” ujar Ahmad, dikutip dalam rilis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (22/11).
Dalam pertemuan tersebut, para peternak mengeluhkan penolakan susu oleh industri pengolahan susu (IPS). Mereka juga meminta pemerintah menetapkan susu segar sebagai bahan pokok penting, sehingga harga susu segar bisa seragam di seluruh daerah.
Di samping itu, peternak juga berharap ada dukungan lebih untuk memasarkan produk hilirisasi, seperti pupuk organik, serta kebijakan pembatasan impor guna mendorong peningkatan serapan susu lokal oleh industri.
Merespons beragam keluhan dari para peternak sapi perah tersebut, Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan IPS untuk mendongkrak produksi susu nasional.
“Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal,” ujar Ahmad.
Dia menambahkan, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.
Di sisi lain, beberapa pelaku industri menyatakan dukungan terhadap peternak. Perwakilan Frisian Flag mengungkapkan pihaknya telah menjalin kemitraan dengan peternak di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Nestlé Indonesia juga menjanjikan pengembangan standar kualitas dan program CSR yang dapat diakses oleh peternak.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PKH, Makmun mengatakan, pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS.
Dia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal (seperti TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung produksi nasional.
“Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal,” tambah dia.
