Pemerintah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyepakati penyerapan langsung telur ayam ras peternak di Jawa Timur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menopang stabilitas harga telur di tingkat peternak.
Kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras itu menjadi komitmen bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan koperasi serta asosiasi peternak.
Dokumen kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak dengan disaksikan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari jalan keluar atas tekanan harga telur ayam ras yang dirasakan peternak.
“Esensinya sama dengan Magetan, bagaimana semua bisa jalan, bagaimana semua bisa hidup. Dari sisi produsen, para peternak, bisa punya offtaker yang pasti yaitu SPPG,” kata Maino dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6).
Dalam kesepakatan tersebut, penggunaan menu telur dalam program MBG ditetapkan minimal tiga kali dalam seminggu. Asosiasi/koperasi peternak rakyat di Jawa Timur bersedia memasok telur dan mengantar langsung ke dapur mitra SPPG sesuai standar kualitas yang telah disepakati.
Transaksi jual beli telur juga disepakati dilakukan langsung kepada asosiasi/koperasi peternak petelur rakyat di Jawa Timur dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram dan akan dinaikkan secara bertahap sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen.
Maino menjelaskan, Bapanas telah memiliki regulasi harga acuan untuk sejumlah komoditas pangan pokok, termasuk telur ayam ras. Ketentuan tersebut menjadi rujukan dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.
Menurut Maino, situasi harga telur saat ini perlu ditangani melalui kerja cepat, karena produksi telur berlangsung setiap hari dan tidak dapat dihentikan. Karena itu, penyerapan oleh SPPG perlu segera dijalankan oleh kabupaten/kota sentra produksi bersama koperasi dan asosiasi peternak.
“Setiap hari ayam itu bertelur, tidak bisa diberhentikan dulu. Artinya kan mesti segera terserap,” ujar Maino.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan kesepakatan ini penting untuk segera dijalankan dan diikhtiarkan secara maksimal. Pemprov Jawa Timur, kata dia, ingin memastikan pola penyerapan berjalan adil, terukur, dan tidak hanya dirasakan oleh sebagian peternak.
“Saya pikir sekarang ini kesepakatan ini juga menjadi penting untuk bisa dijalankan, diikhtiarkan semaksimal mungkin,” kata Emil.
Emil juga mendorong agar model penyerapan telur oleh SPPG dilakukan dengan memperhatikan pemerataan. Menurutnya, koperasi dan asosiasi peternak perlu menjaga kekompakan agar manfaat kesepakatan dapat menjangkau peternak rakyat di berbagai daerah sentra produksi.
“Jangan yang berada di depan saja yang kebeli, lalu yang tidak ada kesempatan ketemu sama kita, tidak dibeli. Keadilan saya yakin saya tidak mau pertanyakan, tapi saya hanya ingin memastikan kita semua satu pemahaman,” ujar Emil.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyampaikan arahan Kepala BGN agar SPPG dapat menjadi offtaker dalam rantai pasok bahan pangan, termasuk telur ayam ras. Dengan posisi tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberi stimulus bagi stabilisasi harga di tingkat produsen.
“BGN di samping sebagai regulator, dia juga sebagai operator langsung di lapangan. Ketika terjadi gejolak harga yang anjlok atau naik, kita bisa melakukan stimulus intervensi stabilisasi harga,” kata Tengku.
Tengku mengatakan, berdasarkan simulasi sementara, penggunaan menu telur 3 kali seminggu pada SPPG di Jawa Timur diharapkan dapat memberi stimulus stabilisasi sekitar 8 sampai 10 persen. Karena itu, BGN mendorong Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya dan KPPG Jember bersama jajaran di daerah memastikan menu telur dapat masuk dalam pelaksanaan MBG.
“Kebijakan dari BGN sementara seminggu tiga kali menu telur. Dan simulasinya, alhamdulillah, 8 sampai 10 persen kita bisa intervensi untuk stabilisasi harga yang anjlok,” ujarnya.
Selain untuk peserta didik, BGN juga menekankan kewajiban SPPG melayani penerima manfaat kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, minimal 300 porsi. Pemanfaatan telur sebagai sumber protein dinilai dapat menjadi bagian dari variasi menu bergizi bagi kelompok penerima manfaat tersebut.
Pada tahap tindak lanjut, Pemprov Jawa Timur dan BGN akan memetakan pembagian SPPG aktif dengan koperasi/asosiasi peternak yang menjadi pemasok telur. Pertimbangan lokasi dan jarak antara SPPG dengan koperasi/asosiasi akan menjadi faktor utama agar distribusi lebih efisien dan kualitas telur tetap terjaga.
Koperasi/asosiasi peternak terdekat akan diprioritaskan untuk memasok SPPG di wilayah masing-masing, terutama yang menaungi peternak skala mikro dan kecil. Sementara peternak skala menengah ke atas diimbau memperluas pasokan ke luar wilayah Jawa Timur, sehingga prinsip berkeadilan dapat tercapai.
Bapanas turut mendorong agar kesepakatan tersebut diikuti penguatan pengawasan. Satgas Pangan Daerah bersama BGN dan seluruh pemangku kepentingan diminta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, serta melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kesepakatan.
Di sisi lain, Bapanas juga memastikan dukungan dari sisi hulu terus dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada 2026, alokasi nasional SPHP jagung pakan mencapai 223 ribu ton, dengan sekitar 122 ribu ton atau hampir 60 persen dialokasikan untuk Jawa Timur.
“SPHP jagung pakan ini mudah-mudahan bisa membantu peternak, terutama peternak mikro kecil, mendapatkan jagung Rp5.000 di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 di tingkat peternak,” tutur Maino.
Pemerintah menilai stabilisasi telur ayam ras di Jawa Timur sangat strategis karena provinsi ini merupakan salah satu sentra utama produksi telur nasional.
Dengan sinergi Bapanas, BGN, Pemprov Jawa Timur, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, SPPG, serta asosiasi/koperasi peternak, penyerapan telur diharapkan dapat berjalan lebih terarah, berkeadilan, dan memberi nilai ekonomi yang wajar bagi peternak rakyat.
Reporter: Supianto
