Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Normansyah Hidayat Syahruddin mendorong penguatan koordinasi dan harmonisasi antar stakeholder sawit demi mendukung keberhasilan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan.
Pertanyaan ini disampaikan saat memberikan sambutan di acara 4th Indonesian Palm Oil Smallholder Conference (IPOSC) & Expo 2024 di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (19/9).
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menguatkan koordinasi antar stakeholder dalam langkah penyamakan persepsi untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit Indonesia,” kata Normansyah.
Normansyah menyebutkan, dalam setiap ikhtiar yang dilakukan, terdapat hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi. Hal-hal ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.
Karena itu, dia berharapa melalui IPOSC keempat ini, dapat ditemukan solusi terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh seluruh stakeholder kelapa sawit, mulai dari tingkat hulu hingga tingkat hilir.
“Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, dengan ada pelaksanaan fokus group discussion dalam IPOSC keempat ini, ada solusi terkait dengan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh seluruh stakeholder kelapa sawit,” ujar dia.
Normansyah menegaskan bahwa BPDPKS mendukung dan berharap terwujudnya kolaborasi yang lebih baik, solid, dan optimal antar pemangku kepentingan sawit.
“Peran aktif dari kepala daerah di sentra kelapa sawit juga sangat diperlukan untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan petani sawit di wilayahnya,” ungkap Normansyah.
Dia juga menekankan pentingnya inovasi program dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik di sektor hulu maupun hilir, untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia.
Diketahui bahwa pemerintah melalui BPDPKS telah memandatkan beberapa program, di antaranya Program Permajan Sawit Rakyat (PSR) yang telah berjalan sejak tahun 2016.
“Program ini memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan produktivitas pekebun sawit, baik itu pekebun plasma maupun pekebun swadaya,” kata Normansyah.
Di samping itu, terdapat beberapa program BPDPKS yang mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit, seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana perkebunan, pelatihan sumber daya manusia, dan beasiswa.
“Selain itu, terdapat mandatori biodiesel untuk stabilisasi harga dan penciptaan pasar domestik, serta kemitraan untuk mempromosikan sawit,” sambung Normansyah.
Sebagai lembaga pengolahan dana, sambung Normansyah, BPDPKS berkomitmen untuk menerapkan prinsip “from palm oil to palm oil” di setiap programnya.
Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor kelapa sawit Indonesia serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan hospital kelapa sawit Indonesia itu sendiri.
“Melalui kegiatan yang diselenggarakan POPSI ini kami berharap agar kegiatan ini dapat memperluas informasi bagi seluruh pekebun sawit di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,” pungkas Normansyah.
