Fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal atau yang lebih dikenal dengan El Nino santer disebut-sebut bakal menyebabkan kemarau berkepanjangan pada tahun ini, tepatnya mulai semester II.
Kemarau ekstrem ini diprediksi bakal berdampak pada penurunan produksi kelapa sawit. Hal itu pada akhirnya akan memicu kenaikan harga CPO dan minyak goreng di dalam negeri.
Kepala Badan Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan memang tak membantah bahwa El Nino dapat berdampak pada produksi kelapa sawit. Hal itu pada akhirnya akan mempengaruhi harga crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.
Terkait hal itu, Kasan juga mengaku sudah mendapat laporan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Yakni, bakal terjadi penurunan produksi sawit, dan kenaikan harga CPO dan pada gilirannya akan berimbas pada kenaikan harga minyak goreng di pasaran.
Pembaca majalah ini yang kami banggakan,
Dampak El Nino terhadap kenaikan harga minyak goreng dan komoditas pangan lainnya coba kami angkat sebagai tema Liputan Khusus Majalah HORTUS Archipelago Edisi Mei 2023 ini.
Terkait El Nino ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bersiap dalam menghadapi cuaca ekstrem panas, yang puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2023.
Antisipasi menghadapi El Nino atau naiknya suhu permukaan air laut diperlukan mengingat pada 2015, Indonesia pernah dilanda kekeringan dan kebakaran hutan yang mengganggu sektor pertanian.
“Saya meminta seluruh kementerian/lembaga terkait juga pemerintah daerah untuk mulai bersiap sejak dini, memperhitungkan segala langkah yang mesti ditempuh agar pengalaman buruk 8 tahun lalu tidak terulang kembali. Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino,” katanya menegaskan.
Pembaca sekalian yang kami hormati,
Untuk Rubrik Laporan Utama, kami mengupas mengenai permintaan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin agar mempercepat realisasi program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat).
Permintaan Wapres tersebut, sejatinya bisa kita pahami bersama. Pasalnya, sejak program – yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka – diluncurkan tahun 2017, hingga sekarang realisasinya relatif masih jauh dari target yang ditetapkan.
Sebagai gambaran, Program PSR ditargetkan dari tahun 2020-2022 seluas 540 ribu hektar dan sejak tahun 2017, program ini telah dilaksanakan pemerintah. Namun, realisasinya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Data Ditjen Perkebunan pada tahun 2017 menyebutkan bahwa realisasi PSR baru mencapai 13.206 ha dari target 20.780 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha) dan tahun 2021 (27.747 ha). Rata-rata realisasi PSR baru 49 ribu ha/tahun.
Pembaca sekalian yang budiman, di luar kedua rubrik unggulan tersebut, seperti biasa kami juga menyajikan berita yang tak kalah atraktifnya di rubrik-rubrik lainnya.
Akhirnya dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami. ***
Baca/Download:
https://bit.ly/3WI29Bt
