Dalam beberapa tahun terakhir ini, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan tak semulus yang ditargetkan. Untuk mempercepat realisasi PSR, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meresmikan sekaligus meluncurkan pembentukan Gugus Tugas PSR Pekebun, baru-baru ini.
Pada sekitar pertengahan Mei 2023, Mentan Syahrul melepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun pelepasan gugus tugas tersebut bertujuan untuk memacu akselerasi peremajaan kelapa sawit pekebun di negeri ini.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia periode Januari hingga Februari 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode sama tahun 2022.
Syahrul menegaskan bahwa tren peningkatan tersebut menunjukan bahwa komoditas kelapa sawit tetap eksis. Bahkan, menjadi penopang komoditas ekspor pertanian di negara ini. “Komoditas kelapa sawit dihadapkan dengan berbagai tantangan. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segeradi dilakukan suatu langkah komprehensif,” katanya.
Pembaca sekalian, yang kami banggakan…
Upaya Kementan mempercepat PSR pekebun tersebut, kami coba kupas dalam Rubrik Laporan Utama Majalah HORTUS Archipelago Edisi Juni 2023.
Dikatakannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diperlukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat. Guna mendorong upaya tersebut, Kementan menghadirkan solusi tepat guna lewat program PSR.
“Program PSR setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar (ha) yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujarnya. Namun, lanjut dia, realisasinya dalam beberapa tahun terakhir, masih belum sesuai target.
Pembaca budiman, khusus untuk mengisi Rubrik Liputan Khusus, kami membedah penerapan UU Anti Doforestasi di Uni Eropa yang mulai diberlakukan pada 16 Mei 2023.
Dengan diberlakukannya UU tersebut maka ekspor CPO dan turunannya baru bisa dijual di negara-negara anggota UE jika telah mengantongi sertifikat uji tuntas deforestasi. Masalahnya, hampir seluruh produk yang ditarget UU Uni Eropa tentang deforestasi (EUDR) tersebut, merupakan andalan ekspor Indonesia di pasar Eropa. Karena itulah, Indonesia bisa kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar AS
Undang-undang Uni Eropa soal deforestasi (EU Deforestation Regulation/EUDR) disahkan Parlemen Eropa pada April 2023. Berselang sebulan kemudian, UU itu resmi diberlakukan.
Dengan pemberlakuan ini, seluruh komoditas andalan Indonesia ke Uni Eropa dilarang masuk ke 27 negara anggota organisasi itu jika tidak lolos uji tuntas deforestasi.
Mengejutkan memang, hampir seluruh produk yang ditarget EUDR merupakan produk andalan ekspor Indonesia di pasar Eropa. Ekspor minyak sawit dan produk turunannya, kulit dan produk turunannya, karet, kopi, dan kakao ke UE menghasilkan 6,5 miliar dolar AS pada neraca perdagangan Indonesia 2022.
Pembaca yang kami hormati, di luar kedua rubrik unggulan kami tersebut, seperti biasa kami juga menyiapkan berita yang tak kalah hangat dan atraktif di rubrik lainnya.
Akhirnya, dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami. ***
Baca dan Download
: https://drive.google.com/file/d/1sEKSbyhTY6jNghQfdGdqAP8ArD8yneDe/view?usp=sharing
