Indonesian Palm Oil Stakeholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022) yang dilaksanakan di Palembang.
Ddiharapkan oleh Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir), Bambang Gianto, supaya ada semacam resolusi atau kesepakatan petani sawit untuk saling membuka diri dan bekerjasama dengan sesama petani dalam peningkatan SDM.
“Sehingga diharapkan ada efisiensi dalam budidaya kemudian masuk ke nilai tambah dengan industri hilir. Petani kelapa sawit harus mulai masuk ke industri hilir, apapun pilihan industri hilirnya. Pemerintah harus ikut mengarahkan karena petani tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” pintanya.
Bambang yang juga Ketua KUD Mukti Jaya (koperasi pelaksana PSR/Peremajaan Sawit Rakyat pertama dan sukses), menambahkan, minimal petani memilki saham di PKS (Pabrik Kelapa Sawit). KUD Mukti Jaya sendiri sedang dalam proses ke arah kepemilikan saham di PKS ini.
“Pemerintah harus membuat kebijakan kue hilir mana yang menjadi bagian petani. Petani butuh pendampingan dan pembinaan kelembagaan. Petani sawit tidak bisa dilepas begitu saja karena sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dengan luas lahan 40% dari total lahan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah harus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak mendampingi petani,” paparnya.
Namun, di sisi lain petani juga harus membuka diri, tidak bisa dengan pola pikir konvesional bisa melakukan apapun sendiri. Pemerintah harus hadir supaya petani mau membuka diri, menambah wawasan dan pengetahuan.
KUD Mukti Jaya sebelumnya merupakan plasma dari sebuah perusahaan. Ketika melakukan peremajaan ada beberapa hal yang tidak disepakati dengan inti sehingga melakukannya secara mandiri. Petani eks plasma anggotanya tidak dibiarkan liar tetapi dimitrakan dalam jual beli TBS (Tandan Buah Segar), sedang pengelolaan kebun dikoordinir oleh koperasi dengan pendampingan dari Dinas Perkebunan dan dinas lain yang terkait seperti Dinas Koperasi. KUD juga membina beberapa kelompok petani swadaya yang bukan eks plasma.
Menurut Bambang, yang harus diubah dari petani swadaya adalah pola pikir. “Menurut mereka dengan bebas dan liar akan lebih menguntungkan karena takut ditipu. Kejadian masa lalu dengan sesama petani, petani dengan kelompoknya, antar kelompok petani membuat mereka seperti itu. Harus ada kehadiran pemerintah untuk membangun kelembagaan petani kelapa sawit swadaya. Kalau tidak saya khwatir tanpa perubahan pola pikir maka situasi petani kelapa sawit akan tetap seperti sekarang yaitu produktivitas rendah,” katanya.
“Pola pikir yang penting saya puas meskipun produktivitas rendah. Ini kebun saya kelola suka-suka saya, jual TBS langsung uang kas masuk, urusan pupuk terserah saya dan lain-lain adalah sikap petani swadaya yang harus ditinggalkan. Kelemahan petani swadaya adalah tidak ada yang bisa mendisiplinkan mereka karena tidak berlembaga,” katanya lagi.
Itulah tantangan bagi pemerintah, lanjut dia, bagaimana mengubah pola pikir petani swadaya supaya mau bergabung dalam kelembagaan. Sekarang sudah mulai dengan adanya program pengembangan SDM lewat pelatihan-pelatihan.
KUD Mukti jaya sendiri sudah berhasil membina satu kelompok tani swadaya bermitra dengan PKS, ada kontrak pembelian TBS dan mereka harus menjaga mutu TBS-nya. “Memang belum besar tetapi sudah ada keberhasilannya. Kuncinya ya karena mereka mau mengubah pola pikir dengan membuka diri, tidak tenggelam dalam masa lalu,” katanya. ***
