Pemerintah Perlu Intervensi Melalui Kebijakan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit

0

Baru-baru ini, tim redaksi berbincang santai dengan Dr. Purwadi, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper melalui sambungan telepon.

Suasana pembicaraan berlangsung santai dan segar karena setelah berolahraga di akhir pekan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan FoSI 2022 sudah tinggal seminggu lagi, FoSI akan membahas terkait kebijakan, utamanya mendorong pembangunan kelapa sawit menuju Sawit Indonesia 2045. Sejauh mana pentingnya kebijakan pada perkebunan dan industri sawit di Indonesia?

Baik, kita coba untuk menstrukturisasi pemikiran kita. Pertama, sawit termasuk komoditas dan industri strategis bagi Indonesia, sumber kemakmuran bangsa, sumber devisa, sumber kesejahteraan petani utamanya di luar pulau jawa, sawit penggerak perekonomian wilayah. Secara global, sawit berkontribusi dalam penyediaan pangan murah khususnya minyak nabati dunia dan juga energi terbarukan dunia, “share food and new renewable energy for nation”

Pada perdagangan minyak nabati secara global, sawit menjadi komoditas yang memiliki kontribusi terbesar baik produksi maupun ekspor minyak nabati, dan memiliki keunggulan komparatif tinggi, bahkan paling kompetitif dibandingkan minyak nabati lain, dan itu semua karena adanya kelimpahan sumberdaya alam, lahan dan agroklimat dan juga kelimpahan sumberdaya manusia khususnya tenaga kerja yang relatif murah.

Kedua, penguasaan lahan pekebun rakyat sawit telah mencapai 42 % yang diprediksi akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, bahkan bisa sama dan atau menyalip kepemilikan perkebunan besar.

Ketiga, peranan sawit yang sangat strategis dengan daya saing tinggi harus berkelanjutan sampai akhir zaman.

Keempat, sawit menjadi minyak nabati dengan memiliki industri turunan terbanyak dan berkontribusi untuk pangan, energi dan bahan baku industri kebutuhan sehari-hari. Maka industri sawit harus di rencanakan dan dikembangkan dalam sistem integrasi dalam rantai pasok yang efisien secara “end to end’ dari produk awal hingga produk akhir.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan lebih lanjut, diperlukan peran pemerintah berupa dukungan kebijakan dan bantuan agar integrasi sawit sebagai system industri yang utuh menjadi efisien dan hasil akhir daya saing sawit terhadap minyak nabati tetap kompetitif.

Kenapa dibutuhkan kebijakan pemerintah, bukankah itu bentuk intervensi?

P: Intervensi pemerintah dipercaya dapat memberikan sejumlah (1) mengkoreksi terhadap kegagalan pasar (peluang praktek kartel), terkait daya tawar pasar , informasi pasar, insentif pasar, stabilitas harga, keadilan dalam distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok;

(2) memperlancar dan mempercepat khususnya investasi infrastruktur sektor publik seperti pasar, jalan, jembatan dimana swasta tidak bersedia melakukannya termasuk di dalamnya bantuan subsidi bibit dan sarana produksi lainnya;

(3) Peranan pertanian khususnya komoditas sawit yang sangat besar terhadap perekonomian nasional perlu berkelanjutan.K

Kebijakan apa saja yang dibutuhkembangunan kelapa sawit dan industrinya membutuhkan dukungan kebijakan agar memiliki daya saing jangka panjang. Namun demikian paling tidak terdapat 5 hal yang perlu menjadi fokus perhatian yaitu: (1) Kebijakan Nasional, Regional dan lokal: (2) Kebijakan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup: (3) Kebijakan dalam inovasi, riset dan pengembangan: (4) Kebijakan investasi dan bisnis: (5) Kebijakan menghadapi dunia global. Kelima kebijakan di atas menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya. Dengan demikian kita membutuhkan pemetaan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah, efektifitas dalam implementasi kebijakan serta pemikiran kebijakan baru untuk menghadapai tantangan dalam geopolitik ekonomi perkelasawitan global, nasional, maupun lokal.

Kalau kebijakan itu sebagai bentuk intervensi pemerintah, apakah memang harus selalu ada di setiap kegiatan pembangunan? Bagaimana dengan dampak negatif bagi sekelompok masyarakat?

Di negara manapun, kebijakan perintah diperlukan utamanya untuk mendorong, dan membantu para pihak terkait dalam rangka mempercepat pembangunan, dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, walaupun kadang muncul dampak tidak menguntungkan. Artinya kadang dalam sebuah kebijakan ada sedikit kelompok masyarakat yang menerima dampak yang kurang dan atau tidak menguntungkan. Namun jika ada kebijakan yang justru berdampak besar yang tidak menguntungkan bagi banyak pihak, barangkali kebijakan itu menjadi tidak tepat pada waktunya oleh karena beberapa sebab. Karena pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang malah merugikan banyak kelompok masyarakat. Sekali lagi kebijakan dibuat untuk mendorong dan mempercepat pembangunan dan mengkoreksi kegagalan pasar dan atau sistem yang bisa menghambat pembangunan itu sendiri.

Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan di industri sawit?

P: Sawit itu sebuah industri yang kompleks mulai dari pemanfaatan sumberdaya alam yang luas, cara produksi di perkebunan yang penuh resiko dan ketidakpastian akan alam, memiliki industri turunan yang sangat banyak dan menjadi salah satu bahan baku pada lebih dari seribu produk-produk kebutuhan sehari-hari. Melibatkan petani dan pekerja yang sangat banyak atau padat karya di perkebunannya, namun membutuhkan padat teknologi dan perlu skala industri yang besar dari yang sederhana hingga yang komplek.

Bahkan Pak Bayu Krisnamurti menyatakan Sawit ini merupakan bisnis yang jangka pendeknya saja minimal 25 tahun, karena demikian ditanam kita akan memetik hasilnya minimal sampai 25 tahun. Oleh karena itu kalau membahas kebijakan sawit, itu tidak bisa hanya dalam dimensi dua, lima, atau sepuluh tahun.

Demikian juga disampaikan Pak Sahat bahwa Industri turunan berbasis sawit ini luar biasa dan oleh karenanya kebijakan industri harus terintegrasi untuk mencapai sinergitasnya. Dengan demikian pembangunan berbasis industri sawit membutuhkan dukungan, bantuan dan juga koreksi dari sistem pasar yang berkeadilan. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan untuk itu, namun apakah telah memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang yang barangkali perlu berfikir dua puluh lima hingga lima puluh tahun ke depan?

Apakah kebijakan saat ini sudah mencukupi untuk membangun keberlanjutan industri sawit kita?

Ada yang menyatakan belum atau kurang dari kebutuhan, tapi ada yang menyatakan justru berlebihan. Namun, mungkin semua bersepakat, bahwa kebijakan-kebijakan ini belum terintegrasi dan saling sinergi satu dengan yang lain. Barangkali masih ada ego sektoral dari beberapa Kementerian dan Lembaga yang mengurusi sawit.

Oleh karena itulah Forum Sawit Indonesia diselenggarakan. Untuk membangun semangat kebersamaan dalam kesetaraan dan jiwa gotong royong yang berkeadilan menuju integrasi yang sinergis dalam rantai pasok industri sawit dari hulu hingga hilir berikut sistem perdagangannya. Dalam rapat pengarahan pak Manggabarani menyampaikan bahwa pengalaman di birokrasi menunjukkan hal itu dan dilihatnya sampai saat ini juga belum bisa bersinergi

Bagaimana FoSI akan membahas kebijakan sawit ini?

P: Pada FoSI 2022, yang merupakan kegiatan pertama, akan membahas Sawit Indonesia 2045. FoSI akan mengundang delapan eselon satu dari delapan kementerian terkait pembangunan sawit. FoSI mengundang asosiasi-asosiasi di bidang perkelapa sawitan, dan tentunya para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan perkelapa sawitan. Pada forum ini para pihak kita ajak untuk berfikir jenih untuk kebutuhan kebijakan dalam jangka panjang.

Menurut Pak Soedjai dan Pak Agus Pakpahan, forum ini sangat penting dan strategi dilakukan saat kita diingatkan dalam kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, sedang memasuki krisis pangan dan energi. Pak Daud Darsono juga mengingatkan bahwa tantangan produksi dan efisiensi di perkebunan semakin tinggi, era sumberdaya alam murah dan upah murah sudah selesai, maka kebijakan pembangunan berdimensi panjang pada inovasi seperti inovasi bibit unggul, tantangan perubahan iklim juga perlu mendapat pembahasan.

Bagaimana harapan kesuksesan Forum Sawit Indonesia (FoSI 2022)?

P: Panitia pengarah sudah melakukan rapat-rapat membahas tujuan dan target dari Forum yang secara khusus akan membahas hal-hal terkait kondisi sawit saat ini, mempetakan tantangan masa depan dan mengusulkan koreksi kebijakan lama dan atau kebijakan baru jika memang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan Sawit Indonesia 2045. FoSI 2022, telah mengundang 100 insan hebat dan telah dan sedang berkontribusi dalam perkelapa sawitan dan juga penggiat-penggiat perkelaopa sawitan diharapkan dapat mengahasilkan rumusan pemikiran yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan industri kelapa sawit menuju Sawit Indonesia 2045.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini