Di hadapan ratusan pelaku industri sawit dunia yang memadati ruang konferensi di Nusa Dua, Prof. Eniya Lestiani Dewi berbicara dengan nada tegas namun penuh keyakinan. “Biodiesel bukan sekadar program energi,” ujarnya. “Ia adalah inisiatif kebangsaan.”
Kalimat itu sontak menarik perhatian peserta Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-21. Di forum bergengsi yang menjadi barometer arah industri sawit nasional dan global itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) tersebut menegaskan peran biodiesel sebagai penopang strategis kemandirian energi Indonesia sekaligus motor pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Selama satu dekade terakhir, Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai pengguna biodiesel terbesar di dunia. Volume produksinya melesat dari sekitar 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025. Mandat campuran biodiesel yang awalnya B30 kini telah mencapai B40, dengan target B50 pada 2030.
“Setiap kenaikan blending bukan hanya soal angka di laboratorium,” kata Eniya. “Itu berarti jutaan petani sawit rakyat mendapat nilai tambah, lapangan kerja tumbuh, dan emisi karbon turun signifikan.”
Dalam paparannya bertajuk “Future of Indonesian Biodiesel Policy”, Eniya menampilkan deret capaian yang mengesankan. Program biodiesel telah menghemat devisa hingga US$ 10,6 miliar per tahun, menciptakan lebih dari 41 ribu lapangan kerja, dan menurunkan emisi karbon setara 15,6 juta ton CO₂e sepanjang 2025.
Tak hanya itu, kebijakan mandatori biodiesel dinilai berhasil membangun ekosistem industri energi baru yang kokoh—mulai dari 24 produsen biodiesel, 28 distributor bahan bakar, hingga 145 terminal BBM yang tersebar di seluruh nusantara.
“Program ini memberi manfaat langsung ke masyarakat,” kata Eniya. “Ia menggerakkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan energi nasional.”
Namun di balik deretan keberhasilan itu, Eniya juga menyoroti pentingnya tata kelola yang bersih dan transparan. Pemerintah, katanya, kini memperkuat jejak lacak (traceability), sistem verifikasi, dan standar keberlanjutan ISPO agar produk biodiesel Indonesia semakin kredibel di mata dunia.
“Integritas berarti kredibilitas,” tegasnya. “Kalau kita ingin diterima global, tata kelola harus bisa dibuktikan.”
Kementerian ESDM bersama BPDPKS dan para pelaku industri tengah menyiapkan roadmap menuju B50, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan keberlanjutan bahan baku. Langkah itu disertai upaya memperkuat program peremajaan sawit rakyat, diversifikasi bahan bakar dari limbah dan minyak jelantah, serta riset pengembangan hydrotreated vegetable oil (HVO) dan renewable diesel.
“Target kami jelas: efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Eniya.
Lebih jauh, Eniya menyinggung tantangan global yang dihadapi produk berbasis sawit Indonesia. Di tengah meningkatnya sentimen diskriminatif di pasar Eropa, pemerintah, katanya, memilih jalan diplomasi aktif dan kampanye positif. “Kita tidak hanya bicara soal pasar,” ucapnya. “Kita bicara soal hak bangsa untuk mengelola sumber daya alamnya secara berdaulat dan berkelanjutan.”
Kebijakan biodiesel, lanjut Eniya, bukanlah akhir dari transisi energi. Ia justru bagian dari ekosistem inovasi energi masa depan, yang mencakup bioetanol, bio-CNG, hidrogen, amonia, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), hingga kendaraan listrik.
“Biodiesel melengkapi, bukan bersaing dengan energi masa depan,” katanya menutup presentasi.
Seusai sesi, sejumlah pelaku industri menyambut optimisme itu dengan antusias. “Kebijakan yang tegas dan konsisten seperti ini membuat industri punya kepastian jangka panjang,” ujar seorang peserta dari asosiasi produsen biodiesel.
Dengan fondasi regulasi yang kuat, dukungan teknologi, dan komitmen keberlanjutan yang makin kokoh, Indonesia kini bukan sekadar pemain besar di sektor sawit—melainkan pelopor energi hijau dunia yang tengah menapaki jalan menuju kemandirian energi nasional.
